BPK Audit ESDM Selama 4 Bulan
Anggota BPK yang membidangi ESDM Ali Masykur Musa (Foto: Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com -  Setelah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 November 2012 lalu, maka per 13 November 2012 ke depan BP Migas secara langsung menjadi tanggung jawab Meneg ESDM Jero Wacik. Karena itu agar proses peralihan pengelolaan Migas akan akuntabilitas keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit keuangan ESDM selama 4 bulan ke depan, sejak Selasa (20/11/2012) ini sampai Maret 2013 mendatang. Hasil audit akan disampaikan ke Presiden RI, DPR RI dan Kementerian ESDM.
 

“BPK akan mengaudit atas peran laporan keuangan dan menejemen pengelolaan BP Migas. Sehingga kalau ada perpindahan otoritas pengelolaan, maka hal itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kementerian ESDM,” tandas anggota BPK yang membidangi ESDM Ali Masykur Musa bersama Menteri ESDM Jero Wacik pada wartawan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Yang pasti lanjut Ali Masykur, ada dua hal yang akan diperiksa oleh BPK, yaitu BP Migas menyangkut neraca keuangan sebelum menjadi tanggung jawab kementerian ESDM, hubungan BP Migas dengan kontrak-kontrak kerja di luar pemerintah yang jumlahnya mencapai sekitar 350-an kontraktor yang tergabung dalam kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) BP Migas. “Itu penting, karena dari Migas ini negara memperoleh Rp 365 triliun dalam APBN,” tambah Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini.

Selain itu menurut Ali Masykur, adalah kontrak-kontrak yang sedang berlangsung sebelum BP Migas dibubarkan oleh MK, maka cost recovery-nya harus diperbaiki, juga pajak-pajak yang harus diselesaikan oleh BP Migas. Dengan demikian, maka pihak ketiga termasuk investasi tidak akan terganggu dan akan berjalan sebagaimana mestinya. “Migas ini karunia Tuhan YME, sehingga harus dipertangggungjawabkan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ali lagi.

Menyinggung temuan BPK senilai Rp 16 triliun kata Ali Masykur, maka kementerian ESDM harus menindaklanjuti temuan BPK sebelumnya di BP Migas tersebut, karena sekarang menjadi tanggung jawab kementerian ESDM. “Perlu diketahui, jika BP Migas sebelumnya selalu diaudit BPK setiap 6 bulan sekali. Dan, kini karena sudah dibubarkan oleh MK, maka jenis audit ini disebut pemeriksaan dengan tujuan tertentu, karena aset yang dikuasakan pada kementerian ESDM sangat besar,” tegas Ali Masykur.

Yang jelas kata Jero Wacik, setiap temuan BPK itu tidak selalu identik dengan penyimpangan atau korupsi. Oleh sebab itu, setelah BP Migas di bawah pengelolaan kementerian ESDM, maka harus diaudit dengan tujuan tertentu tersebut mengingat BP Migas selama ini setiap harinya menghasilkan Rp 1 triliun untuk negara, dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada negara. “Termasuk temuan BPK sebesar Rp 16 triliun itu tidak selalu penyimpangan. Bisa, karena belum dilaporkan karena pihak terkait sedang di luar negeri, di luar kota dan sebagainya yang mesti diperbaiki. Jadi, kami akan tindaklanjuti,” tutur politisi Demokrat ini optimis. [MNF]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU