Ruddy : Tangkap Perampok Kekayaan Alam dan Pengemplang Royalti Tambang
Ruddy Tjanaka Steering Comittee APEMINDO (Foto : Nurul Ainiyah/seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Perampokan besar-besaran kekayaan alam di negeri ini yang dilakukan oleh penambang-penambang asing maupun lokal dipandang sebagai hal yang harus diberantas jika negara menginginkan rakyatnya sejahtera. Hal tersebut diungkapkan oleh Ruddy Tjanaka, anggota Steering Committee Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo).

"Jadi kalau yang dibilang perampok itu ya mereka yang mengeruk kekayaan alam negeri ini tanpa memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan itu bisa asing maupun lokal," ungkapnya dalam perbincangan di Kantor Apemindo, Selasa (20/11/2012).

Menurut Ruddy, ketika para investor asing datang dan mendapatkan keistimewaan mulai dari luas wilayah konsesi tambang, masa kontrak hingga keistimewaan dalam pembagian royalti dan pajak yang faktanya jauh lebih kecil dari apa yang dibayarkan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat maka itu sudah merupakan perampokan.

"Juga penambang lokal yang berlaku curang dengan melakukan penambangan liar tanpa memenuhi kewajiban Amdal, csr, pajak, royalti dan kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai tambang mineral dan batubara, itu juga termasuk dalam kategori perampokan kekayaan negara," tegasnya.

Berkaca dari hal itu Apemindo yang merupakan wadah para pengusaha dan pemilik tambang lokal, menilai pemerintah semestinya bisa tegas dalam memiah dan memilih perusahaan mana yang masuk kategori perampok kekayaan alam dan yang berjalan dalam koridor yang sudah ditentukan.

"Jadi perampok-perampok itulah yang seharusnya ditindak dan ditertibkan, kalau perlu cabut izinnya, batalkan kontraknya dan kalau itu perusahaan asing usir mereka dari Indonesia. Karena negeri ini tidak butuh mereka yang hanya bisa mengeruk keuntungan dan meninggalkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia," tandasnya.

Ruddy sendiri melihat bahwa semestinya negara bisa mengatur agar kekayaan alam di bumi pertiwi bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Tapi hingga detik ini UU No. 4 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum penertiban para pengemplang royalti dan perampok kekayaan alam negeri ini tidak diterapkan dengan benar dan adil. Buktinya, pemegang Kontrak Karya dan para penambang liar masih hidup aman, damai dan sentosa di wilayah NKRI. Hingga detik ini juga amanat rakyat hanya jadi hiasan dinding di gedung DPR RI," pungkasnya.

Seperti diketahui sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa belakangan ini gencar melakukan aksi-aksi menuntut nasionalisasi aset dan pengusiran perusahaan tambang asing dari negeri ini karena dinilai hanya menjadi pengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa memberikan konstribusi bagi rakyat.

Sejauh ini melalui Mahkamah Konstitusi, negara telah membubarkan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) karena dinilai menjadi pintu masuknya kepentingan asing dalam iklim industri pertambangan minyak dan gas di Indonesia.

Disisi lain upaya pemerintah untuk melakukan renegoisasi terhadap para pemegang Kontrak Karya pertambangan pun hingga detik ini tidak mengalami kemajuan berarti. Meski UU No. 4 / 2009 yang mengatur menganai pertambangan Mineral dan Batubara dengan terang telah mengamanatkan agar KK segera mematuhi ketentuan perundangan dan aturan yang berlaku sama dengan para pegang IUP pertambangan lainnya. [mus]
 

 

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU