Tupoksi BP Migas ke Pertamina Kemauan Rakyat Banyak
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Pasca bubarnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), nampaknya memperlihatkan wajah pemerintahan yang sesungguhnya memang pro asing semakin tampil telanjang dan kian berhadapan dengan rakyat secara langsung. “Termasuk menggunakan seorang analis pasar modal Lin Che Wei untuk membuka historis lahirnya UU No. 22 Tahun 2011 dan Guru Besar UI Hikmahanto Juwana guna meredam BEM UI yang menuntut Blok Mahakam diserahkan kepada BUMN”, kata Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi dalam rilisnya kepada pers, Kamis (22/11/2012).
 
 

Kendati Ketua MK Mahfud MD menyatakan tepat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012, menyusul Menteri ESDM menyulap BP Migas menjadi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) di bawah Kementerian ESDM, “Ketidakpercayaan rakyat terhadap SKSP Migas yang dianggap BP Migas jilid dua itu, tidak bisa dihindari. Karena memang, rakyat banyak menghendaki tugas pokok dan fungsi BP Migas itu harus dikembalikan saja ke Pertamina sebagai institusi yang tepat dan benar” kata Muslim Arbi.
 
Rakyat menilai, begitu kata Muslim Arbi yang Kastaf Invokasi GALAK. Mengingat pengakuan mantan Kepala BP Migas R Priyono yang menyatakan bahwa jika buka tender bukan dari BP Migas, melainkan semuanya dari Kementerian ESDM.

Lalu, menurut Muslim Arbi, malah tendernya banyak diberikan pada perusahaan asing dan jumlahnya makin bertambah. “Sehingga dengan SKSP Migas dipimpin oleh Menteri ESDM Jero Wacik yang anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, sulit bagi rakyat untuk mempercayai jika lembaga itu bisa melaksanakan amanahnya” ujarnya sambil menyatakan bahwa situasi tata kelola migas yang keluar dari kandang macan lalu masuk ke kandang singa, tentunya akan bernasib sama antara BP Migas dan SKSP Migas.

“Atau karena British Petroleum Plc (BP) telah menginvestasikan dana sebesar 12 miliar dolar AS untuk mengelola Blok Tangguh Train III yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat yang kesepakatannya itu justru ditandatangani langsung oleh Presiden SBY dan PM Inggris, David Cameron di London, maka pemrintah menjadi gamang. Wallahualam bishowab”.
 
Adanya temuan BPKP terkait penyimpangan cost recovery (klaim biaya peng­­gan­tian ong­kos operasional) senilai Rp. 13,9 trilyun yang diperkirakan terjadi pada periode tahun 2010 sampai dengan semester 1 tahun 2012, adalah bukti menunjukkan bahwa ada praktek yang selalu berulang setiap tahunnya dilakukan BP Migas meskipun dalam bentuk dan proses yang hampir mirip.

Padahal Pasal 33 UUD 1945 ini sudah jelas mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ‘Ini menjadi paradoks ketika cost recovery di APBN setiap tahun terus naik, tapi lifting minyaknya justru merosot turun. Apa ini juga merupakan warisan Pertamina, kan tidak juga, karena yang melaksanakannya adalah BP Migas. Tapi ironisnya, BP Migas bubar kok diganti dengan SKSP Migas yang bakal semakin eksklusif” tandas Muslim Arbi.
 
Terus apa yang membuat pihak pemerintah keberatan jika BP Migas dikembalikan ke Pertamina, menurut Kooreks GarpU, patut dipertanyakan dan dijawab oleh pihak pemerintah, bukan oleh Hikmahanto Juwana yang tidak berkompeten. Bahwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan kemudian merasa tidak perlu Pertamina menerima pengalihan BP Migas, juga patut dimaklumi.

Penggantian direksi Pertamina pada 18 April 2012 yang merombak dan mengangkat Direksi Pertamina, menurut Kooreks GarpU, telah dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan tanpa melalui persetujuan Presiden selaku Ketua TPA dan tidak melalui sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
 
“Tapi sebelumnya pada 15 Mei 2012 dan setelah rapat rahasia antara Presiden, 5 Menteri dan Dirut Pertamina di istana, Presiden SBY tanya sama Dirut Pertamina soal kebenaran Direksi Pertamina yang baru adalah masukan dari Karen seperti yang  dikatakan Dahlan Iskan. Toh Dirut Pertamina kemudian menjawabnya betul, sekalipun direksi baru itu itu hasil besutan Dahlan Iskan dan Presiden SBY sempat marah. “Inilah yang terjadi. Dan kita bisa memaklumi sikap Karen yang memang diundang rapat oleh Menteri ESDM Jero Wacik bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan di kantor Kementerian ESDM untuk menyatakan keberatan BP Migas dikembalikan ke Pertamina. Karena memang, Pertamina adalah BUMN dan Karen itu anakbuah Dahlan Iskan” ujar Muslim Arbi.
 
Menurut Koorseks GarpU, jika pada saat peralihan dari UU No. 8 Tahun 1971 ke UU No. 22 Tahun 2001 nama Pertamina diganti, mungkin saja rakyat tidak menuntutnya agar BP Migas dikembalikan ke Pertamina. Namun pada realitanya, namanya tetap Pertamina.

“Maka sepanjang perusahaan menggunakan nama Pertamina, sepanjang itu pula Perttamina adalah milik rakyat Indonesia dan bukan lagi milik perorangan”.

Pertamina juga kata Muslim Arbi bukan milik pemerintah, kendati sahamnya 100 persen adalah pemerintah.

“Pertamina tetap memegang amanah untuk tetap menjadi agent of development dan security of suplly.yang mainstreamnya bersumberkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Jadi, koor dengan irama yang sama dari mulai Menteri ESDM Jero Wacik, Wamen ESDM Rudi Rubiandini, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan mantan Kepala BP Migas R. Priyono yang saling mengucilkan Pertamina, menurut hemat GarpU adalah pengkhianat” tandasnya. [Irm]

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU