Tekan Ilegal Mining PT Timah Susun Amdal 'Zonaisasi
Coorporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk, Agung N Soeratno (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
KIP belum ada yang namanya reklamasi, reklamasi laut belum diatur yang bisa kita lakukan adalah mencoba menanam mangrove, keramba-keramba apung untuk ikan. Yang kita lakukan zonaisasi bekerjasama dengan Pemda setempat - Agung N Soeratno

Jakarta, Seruu.com - Pemberlakuan Permen ESDM No 24 tahun 2012 dipastikan membawa banyak dampak bagi pertambangan timah di Bangka Belitung (Babel), diantaranya banyak TI darat yang tutup dalam kondisi tidak direklamasi, setelah berencana menggandeng Pemerintah Daerah Babel untuk berkolaborasi dalam reklamasi.
 

Kini PT Timah sedang menyusun program Amdal, melihat makin banyaknya lahan yang rusak setelah ditambang juga maraknya pertambangan lepas pantai yang dilakukan oleh kapal isap produski (KIP) swasta bahkan illegal yang sama sekali tidak ada upaya untuk melakukan pembenahan pasca tambang (reklamasi).

Program ini merupakan bentuk kritikan bagi Dinas Pertambangan bahkan Pemerintah Daerah karena dengan semakin memburuknya kondisi laut Bangka, belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah maupun Dinas terkait untuk mengatur kewajiban reklamasi laut.

Coorporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk, Agung N Soeratno menjelaskan rencana reklamasi diawali dengan “Zonaisasi” yang akan bekerjasama dengan Pemda setempat dengan menentukan titik-titik pertambangan mana yang telah dan akan ditambang, dengan demikian maka akan mudah dikoordinasikan agar penambangan lebih teratur.

“KIP belum ada yang namanya reklamasi, reklamasi laut belum diatur yang bisa kita lakukan adalah mencoba menanam mangrove, keramba-keramba apung untuk ikan. Yang kita lakukan zonaisasi bekerjasama dengan Pemda setempat,” papar Agung ketika ditemui secara eksklusif oleh Seruu.com di Jakarta, Rabu (21/11/2012) kemarin.

Pernyataan serupa disampaikan Dirut PT Timah, Sukrisno, ia mengungkapkan kondisi masyarakat Babel kini memang carut marut maka diburuhkan penyusunan Amdal. Meski belum rampung secara maksimal diharapkan “Zonaisasi” ini bisa membatasi tiap-tiap daerah dan bisa dibedakan mana zona pariwisata, mana zona pertambangan yang mampu menekan angka illegal mining.

“Saya sampaikan ke Bupati, di kepulauan Karimun banyak kapal keruk tapi tidak ada satupun ilegal mining, karena Bupati dan Poldanya concern pada ilegal mining, begitu datang diusir tapi harus ada zonasi yaitu zonasi untuk wisata, dan mana untuk tambang,” pungkas Sukrisno.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU