MK Putuskan WP, WUP dan WIUP Ditentukan Daerah
Bupati Kutai Timur Isran Noor saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/11/2012) sore (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Pengajuan uji materiil atas beberapa pasal dalam UU Minerba oleh Bupati Kutai Timur Isran Noor (Pemohon) yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-X/2012 pada tanggal 18 Januari 2012 telah diputus kabul sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini, dalam judisial review Isran mempersoalkan kewenangan penetapan izin pertambangan yang selama ini dimiliki oleh Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui UU Minerba No 4 Tahun 2009. Kewenangan tersebut meliputi penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Kewenangan kabupaten/kota sendiri dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara baru ada setelah Menteri ESDM menetapkan WP, WUP, dan WIUP seperti diatur dalam UU Minerba dan PP No. 22 Tahun 2010. Isran berpendapat berlakunya UU Minerba tersebut mengakibatkan kewenangan konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 18 ayat (2), (5) UUD 1945 (asas otonomi) berkurang.

Terlebih, Pasal 10 (1), (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Pemerintah Pusat hanya memiliki kewenangan soal urusan politik luar negeri, pertahanan/keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. Jadi urusan perizinan minerba ini bukan urusan Pemerintah Pusat, sehingga pemberian kewenangan pemerintah pusat dalam hal penetapan WP, WUP, dan WIUP melanggar konstitusi.

“Saya Puas dengan hasil putusan ini, kita harus terima ini kan pertama dan terakhir nggak bisa diganggu gugat lagi. Persoalan ini bukan kalah dan menang tapi perbaikan untuk semua jadi kita terima semua putusan legowo, nggak ada istilah kalah menang, ini kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat, ekonomi bangsa,” ucap Isran Noor ketika ditemui,  Kamis (22/11/2012) sore ini seusai sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Dalam amar putusan yang dikabulkan, diantaranya mengatur tentang WP yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf e selengkapnya menjadi “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Juga Pasal 14 ayat (1) selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan  oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

“WP maupun WUP dari Pemda dulu dan diajukan ke Pusat setelah berkonsultasi dengan DPR, Pemda berhak menerima atau menolak makanya akan dibuat suatu peraturan yang bisa atur itu secara detail, karena yang tahu persis kondisi wilayah tambang adalah Pemda dan rakyatnya,”kata Isran.

Dikonfirmasi kemungkinan terjadinya kontra antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan adanya putusan ini, Isran menegaskan putusan ini tidak memicu kontra antara daerah dan pusat. Karena ini adalah putusan bagus, “ini putusan yang kita harus terima dengan lapang dada demi kebaikan, bukan kepentingan bupati. Apalagi kita komitmen terhadap reformasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan ini bukan keinginan bupati atau kepala daerah, tapi komitmen pemerintah, juga negara," pungkasnya. [Ain

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU