KESDM : Meski Sudah Diputus MK, Otoda Bukan Otonomi Seluas-Luasnya
Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Dari total 10.660 IUP minerba yang terinventarisir pada rekonsiliasi pertambangan I dan II, diketahui sebanyak 6835 IUP mineral dan 3825 IUP batubara, dari sekian banyaknya IUP banyak permasalahan yang timbul sehingga IUP tersebut dinyatakan tidak C n C seperti halnya terjadi overlapping lahan. Isran Noor Bupati Kutai Timur bahkan menyebut overlapping tidak dipermasalahkan di wilayahnya, selama kedua ijin tersebut berbeda komoditi dan melakuakn negosiasi yang menghasilkan kesepakatan Business to Business.

 “Untuk overlapping daerah yang paling tahu overlapping atau tidak, banyak bupati keluarkan ijin dan membuat overlapping itu kata orang pusat. Boleh tumpang tindih antara kebun dengan tembang atau berbeda komoditi, kalau kita ternyata 1 ijin dan dia curang, pengawasan kita kurang bagus, bisa saja komoditi negara lain diambil tanpa sepengetahuan, nanti setelah kau tambang kau kembalikan kan selesai damai,” ungkapnya ketika ditemui Seruu.com di Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Menanggapi pernyataan Isran, Kabiro Hukum KESDM tidak sepenuhnya menyalahkan namun Ia menegaskan otonomi daerah dalam pemberian ijin di daerah seperti dalam putusan MK kemarin bukan berarti otonomi seluas-luasnya dan daerah bebas menentukan, tapi diartikan secara nasional.

 

“Pemerintah Pusat sebagai penentu nasional,  pernyataan pak Isran nggak salah makanya kita menetapkan WP itu koordinasi dengan daerah yang artinya sama dengan dikatakan Isran kita datang ke daerah makanya kita sadari itu, tapi bukan berarti otonomi seluas-luasnya dan daerah bebas tapi harus diartikan secara nasional”, ungkap Susyanto kepada Seruu.com, Jumat (23/11/12).

 

Dikonfirmasi mengenai tidak adanya overlapping di daerah seperti dikatakan Isran, selama ini disampaikan bahwa banyak overlapping dan konflik di daerah akibat overlapping, namun Isran menegaskan itu tidak pernah ada, “tidak akan ada konflik, contoh ini ada tambang dan mereka negosiasi B to B, apa dulu kalau tambang kita ambil boleh itu kan bisnis, jangankan kebun dengan tambang, tambang dengan tambang aja bisa tetapi beda komoditi. Negara yang rugi kalau nggak boleh beda komoditi,” katanya.

Susyanto memaparkan meskipun kepala daerah yang paham akan daerahnya namun ini tidak berarti daerah semena-mena, maka penentuan wilayah juga harus ditentukan bersamasecara nasional.

 

“Kemarin di MK kan dikatakan mereka tahu kita sadari wong mereka yang punya lahan, tapi bukan berarti mereka punya ahli-ahli, makanya juga kita tentukan secara bersama dan utamanya jangan sampai secara nasional kita tidak tahu persis bagaimana itu eksploitasi, lingkungan-lingkungannya itu yang ditekankan oleh MK”, pungkas Susyanto. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU