KESDM : APKASI Ngawur, C n C Itu Syarat Mutlak Yang Berdasar Hukum!
Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Ungkapan Bupati Kutai Timur Isran Noor yang menilai pernyataan C n C yang diharuskan KESDM bagi semua IUP minerba tidak memiliki dasar hukum dan hanya dijadikan komoditi transaksi ilegal oleh oknum di Pemerintahan Pusat dibantah tegas oleh Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto.


Susyanto mejelaskan C n C sengaja ini dibuat pada masa transisi karena peralihan dari UU lama ke UU Minerba No 4 tahun 2009 dimana sebelumnya usaha pertambangan yang masih berkontrak dijadikan IUP-IUP, oleh karena itu penting sekali IUP tersebut dinyatakan clear untuk menghindari konflik. Dengan dijadikannya syarat mutlak maka secara otomastis C n C tidak bisa dicabut karena memiliki dasar hukum,  serta menjadi syarat agar perusahaan bisa kembali melakukan ekspor.


“Tidak bisa dicabut karena akan menimbulkan kekacauan di pertambangan, saya tegaskan itu transisi lah. Karena ini dikeluarkan Minerba maka jelas Permen ESDM yang jadi payung hukumnya”, tegas Susyanto, Jumat (23/11/12).


Menurut Susyanto C n C yang sudah seringkali disosialisasikan dalam rekonsiliasi pertambangan bahkan mengajak daerah untuk duduk bersama sudah seharusnya Pemerintah Daerah membantu kalau memang merasa sesama pemerintah agar proses C n C ini cepat rampung dan tidak terkesan Pemerintah Pusat mempersulit.


“Kalau nggak misalkan overlap kita biarkan, pada saat pelaksanaannya ternyata 1 IUP dimiliki 3 pengusaha mereka akan bentrok rame terus, kapan bisa kita nikmati hasil alam ini. Clear dulu lah makanya, nyatanya banyak tumpang tindih gitu mau mengeluarkan ijin”, tuturnya.


C n C dinilai Susyanto tidak lain sebagai cara pemerintah membenahi wilayah pertambangan di Indonesia, dan ini juga yang menjadi alas an DPR hingga kini belum membuka konsultasi karena nyatanya dari 10.660 total IUP minerba hanya 5.120 yang baru dinyatakan C n C. Bahkan C n C tidak aka nada perubahan sebagai persyatratan mutlak, karena seperti diketahui tidak ada hubungannya dengan putusan MK kemarin.


Disinggung adanya transaksi illegal oleh oknum pusat dalam pengurusan c n C, pihaknya tidak bisa memungkiri kalau memang itu seringkali terdengar. Dan bila memang ini terjadi tentunya akan menjadi masukan yang baik bagi KESDM, maka dari itu Susyanto meminta kepada media untuk membantu mengungkap indikasi ini.


“Wartawan lah yang cari tahu ini harus disorotin, ini nggak boleh ada, saya setuju sebagai orang hukum saya nggak rela. Itu harus diberantas, dan ada baiknya informasikan pada Thamrin (Dirjen Minerba)  sehingga dia bisa mawas diri dan ditegaskan pada anak buahnya untuk cari tahu itu”, tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU