SPKP: Pertamina National Oil Company Satu-satunya di Indonesia
Foto: Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Gusar mendengar Pertamina terus menerus dikecilkan dan disudutkan mulai dari Menteri ESDM Jero Wacik, Wamen ESDM Rudi Rubiandini, Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan Kepala BP Migas R Priyono, sampai ke Guru Besar UI Hikmahanto Juwana, dengan berbagai pelemparan opini dari yang sifatnya akademis sampai pada kata kata calo dan manja yang lazimnya diucapkan orang orang jalanan. Bahkan seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden yang pernah menguliti Pertamina juga, sehingga diberikannya Blok Cepu ke ExxonMobil sebagai operator dan mendepak Widya Purnama dari jabatan Dirut Pertamina dengan Arie Soemarno sebagai penggantinya. Sesudah SBY ketemu Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush di tengah tengah sidang APEC di Chili tahun 2004, beberapa minggu setelah SBY dilantik menjadi presiden yang baru pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Adalah Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat yang mengakui merasa sangat geram pada pernyataan para pejabat yang melecehkan Pertamina di ruang publik dengan tudingan dulunya sarang korupsi dan memberlakukan monopoli, serta dituduh punya peran ganda sebagai pemain dan juga sebagai regulator. “Ini semua sangat menyakitkan bagi kami, para pensiunan, yang dulu bekerja membabat hutan dengan fasilitas seperti di jaman kuda gigit besi, sampai Pertamina maju dan besar sekarang ini. Tentu saja kami sangat kesal dan marah mendengar Jero Wacik ngomong begini, Dahlan Iskan ngomong begitu, dan lainnya yang ngomong akan kembali ke jaman Orde Baru bila BP Migas dialihkan ke Pertamina, dan yang oleh Lin Che Wie ceritakan bahwa BP Migas yang dibubarkan MK oleh badut badut politik merupakan produk reformasi” kata Binsar Effendi yang aktivis KAPPI Angkatan 1966 menyampaikan keterangannya kepada pers, Sabtu (24/11/2012).
 
Menurut Binsar Effendi yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), termasuk anggota Dewan Pembina DPN Laskar Merah Putih, menjadi perlu mengkritisi Pemerintah dan mereka para penggiat neo-lib dengan bicara blak-blakan, “Karena demi kepentingan bangsa, kenapa mesti takut? Kenapa menyuarakan segala apa yang menjadi tuntutan rakyat agar tugas pokok dan fungsi BP Migas dikembalikan ke Pertamina, juga harus takut?’ katanya tegas sambil mencontohkan sikap pengamat migas DR. Kurtubi yang tetap lantang sekalipun mantan Ketua BP Migas R Priyono sempat melontarkan ancaman di sebuah media untuk mengawasi segala gerak gerik Founder CPEES tersebut. “Pak Kurtubi itu juga pensiunan Pertamina dan beliau adalah Pembina eSPeKaPe” lanjut Binsar Effendi Hutabarat seraya menyatakan ingin rasanya bisa menemui R Priyono untuk diberi pelajaran yang layak atas ancamannya kepada DR. Kurtubi.
 
Pada konteks Pertamina sebelum dibonsai oleh UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan dijadikan anak tiri oleh PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan status Pertamina menjadi Persero, persoalan Pertamina dijadikan sarang korupsi tidaklah seganas yang dilakukan oleh BP Migas. Dibalik alasan inefisiensi, hasil audit BPK terhadap BP Migas, telah diduga ada penyimpangan cost recovery Rp. 13,9 trilyun yang terjadi pada periode 2010 hingga ke semester satu tahun 2012. Begitu pula hasil audit BPK terhadap PLN dijaman Dahlan Iskan menjabat sebagai Dirut yang telah dilakukan BPK sejak 2009 dan baru selesai pada September 2011, PLN diduga melakukan inefisiensi dan merugikan keuangan negara hingga Rp 37,6 triliun. Alasan PLN karena pasokan gas terus merosot, tapi listrik harus tetap menyala, maka gas sebagai bahan bakar pembangkit diganti dengan BBM.
 
“Ini bisa terjadi akibat dari BP Migas tidak mengambil sikap tegas kepada Kontraktor KKS British Petroleum Plc sebagai operator kilang LNG Tangguh yang melakukan penyimpangan dengan tidak setetes pun memenuhi DMO (domestic market obligation) sesuai perjanjian, karena dibiarkan terus ekspor ke China dan Jepang. Dampak dari inefisiensi yang total merugikan keuangan negara lebih dari Rp. 50 trilyun itu, maka korbannya adalah rakyat. Imbasnya rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga yang memberatkan kemampuan daya beli rakyat. Rakyat juga dipaksa membayar tagihan listrik dengan harga yang mahal. Ini fakta dari perbuatan inefisiensi atau kejahatan dibalik alasan inefisiensi, jika tidak mau disebut telah di korupsi. Yang ironisnya lembaga KPK tidak mengusutnya, atau wakil rakyat di DPR malah banyak yang terdiam dan bisu seribu bahasa”, tutur Binsar Effendi.
 
Pada konteks Pertamina memberlakukan kegiatan usaha monopoli, lanjut Ketua Umum eSPeKaPe, telah dikecualikan dari UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 karena terkait hajat hidup orang banyak. WTO sendiri tidak mengatur usaha migas yang dikuasai oleh suatu negara sebagai cabang produksi yang strategis. “Jadi, segala tudingan mereka terhadap Pertamina sejatinya karena mindset mereka sudah dirasuki oleh rezim neo liberalisme. Artinya, yah Jero Wacik, Rudi Rubiandini, Dahlan Iskan, R Priyono, Hikmahanto Juwana dan Lin Che Wie, yah penggiat neo lib” tandas Binsar Effendi sambil memberitahukan bahwa dari 50 perusahaan minyak nasional (NOC) di dunia berdasarkan hasil PIW (Petroleum Intelligence Weekly) yang mereview data-data operasional selama tahun 2007, Pertamina justru berada di ranking 30. Ketinggalan jauh dengan Petronas (NOC-nya Malaysia) yang sudah bertengger di urutan 17.
 
Bicara soal pengakuan mereka yang nasionalisme sejati dan keberpihakan pada rakyat, menurut Ketua Umum eSPeKaPe, itu hanya kamuflase. “Rakyat sudah banyak dililit kemiskinan sampai untuk makan pake tempe sehari itu saja susah. Banyak yang lakukan bunuh diri. Ini adalah fakta dari kebijakan pemerintahan SBY yang lebih mengutamakan ke arah pemburuan rente ketimbang membesarkan Pertamina, yang sejatinya dilahirkan pada 10 Desember 1957 itu untuk menjadi agent of development, security of supply, bahkan merupakan barrier to entry bagi National Oil Company satu-satunya di negeri kita ini. Artinya, tidak ada yang salah terhadap eksistensi institusi Pertamina, yang setiap melakukan perjanjian kontrak bagi hasil (Kontrak Production Sharing/KPS) dengan kontraktor asing berdasarkan undang-undang, ditandatangani oleh presiden atas persetujuannya. Sama ketika BP Migas melakukan kontrak kerja sama (KKS) berdasarkan UU Migas, juga ditandatangani oleh menteri, bukan oleh Kepala BP Migas. Artinya pula, pemainnya Pertamina, tapi regulator tetap Pemerintah”.
 
Menyoal BP Migas produk reformasi dan Pertamina terdahulu adalah jaman Orde Baru, Binsar Effendi pun mengomentarinya sebagai justifikasi pembenaran dari mereka selaku penggiat neo lib yang tidak realistis. “Dibesar-besarkannya reformasi yang telah melahirkan demokrasi, buat apa kalau dikemudian menciptakan kesenjangan sosial begitu tajam. Persaingan usaha yang sehat, buat apa kalau menjadikan daya beli rakyat tidak lagi terjangkau. Dan menuding dibalik putusan MK ada badut-badut politik, buat apa di kotak katik sepertinya manusia tidak boleh berubah pemikiran, sepertinya BP Migas bahkan UU Migas sejenis kitab suci umat beragama yang sakral serta tidak boleh dirubah dan dibubarkan” ketus Ketua Umum eSPeKaPe sambil menyatakan tekadnya untuk memperjuangkan kegiatan usaha hulu dan juga usaha hilir secara integral dikembalikan kepada Pertamina sebagai NOC satu-satunya di Indonesia, jika tidak ingin Pemerintah berkelanjutan mengkhianati amanat konstitusi negara, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. [irm]

KOMENTAR SERUU