Jero Wacik Diperingatkan Tak Langgar Lagi Konstitusi Negara
Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (Tengah) (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Perusahaan minyak dan gas (migas) yang akan melakukan eksplorasi di Indonesia harus melakukan kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menurut Koordinator Eksekutif Gerakan Petubahan (GarpU), Muslim Arbi, “Dalam hal ini dengan Pertamina selaku penyandang status National Oil Company satu-satunya di republik ini, agar Pemerintah tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama saat masih ada BP Migas, yaitu melanggar konstitusi negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945” tandasnya kepada pers, Minggu (25/11/2012).

“Hal ini menyusul pembubaran BP Migas yang oleh Putusan MK telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”, lanjut Muslim Arbi yang juga aktivis pergerakan anti korupsi dari Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) selaku Kastaf Invokasi.
 
Selama ini menurut Kooreks GarpU, kontrak badan usaha justru dilakukan dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP Migas) yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Termasuk saat masa transisi saat ini, di mana perusahaan harus melakukan Kontrak Kera Sama (KKS) dengan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas), yang saat ini dikomandani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.
 
Maka agar SKSP Migas tidak melanggar konstitusi kembali dan tetap dikelola secara profesional, GarpU peringatkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik haruslah tetap memisahkan antara peran regulator dan peran operator. “Pelaksana kontrak BUMN adalah Pertamina selaku operator, dan pelaksana kewenangan Pemerintah adalah Menteri ESDM sendiri sebagai regulator. Dengan cara ini, cadangan minyak nasional bisa dikapitalisasi dan menjadi cadangan BUMN Pertamina” kata Kooreks GarpU Muslim Arbi seraya menyatakan bahwa saat masih ada BP Migas, cadangan minyak nasional tidak mungkin bisa dikapitalisasi karena BP Migas tak punya aset.
 
“Dengan cara-cara ini migas sebagai kekayaan alam masih tetap dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Sedangkan pemasaran produknya harus dikendalikan dari dalam negeri” ujar Muslim Arbi yang LSM-nya akan terus memantau kinerja SKSP Migas agar tidak lagi berkolaborasi dengan perusahaan asing dan tidak lagi memboroskan keuangan nagara dalam cost recoverynya hanya dengan alasan inefisiensi, dibalik dugaan kepastian adanya kejahatan korupsi disitu. [Irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU