GarpU Tantang Mantan Kepala BP Migas Untuk Debat Publik Soal Pertamina
R Priyono (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Mantan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono terus menerus melontarkan opini ke ruang publik soal Pertamina melalui beberapa, setelah mencerca Hakim Konstitusi berlaku dholim dan menyerang pimpinan ormas Islam pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak relevan menggugat BP Migas, lalu menuding Pertamina yang dulunya mengundang perusahaan asing.

Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) menilai lontaran opini mantan Kepala BP Migas yang dibubarkan MK sebagai orang yang tidak bermoral. “Setelah BP Migas bubar dan di Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas) nama R Priyono tidak lagi dipilih oleh Menteri ESDM Jero Wacik, lalu sesumbar kesana kemari. Ini berarti sikap dan perilakunya sudah tidak bermoral lagi”, katanya yang juga aktivis pergerakan anti korupsi dalam siarannya kepada pers (27/11/2012).
 
Tudingan R Priyono terhadap Pertamina bukanlah pada konteks kekinian, karena dulu yang namanya Pertamina hasil merger Permina dan Permindo yang mengalir dari nasionalisasi Bung Karno di tahun 1957, kurang modal, kurang teknologi dan kurang orang. “Dulu saat UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Migas Nasional memayungi Pertamina dengan tekad Pemerintah membesarkannya, banyak orang yang enggan melamar kerja di Pertamina. R Priyono harus tahu, jangan asal ngomong” kata Muslim Arbi.
 
Dulu, lanjutnya, dengan UU No. 8 Tahun 1971, Pertamina awalnya hanya bergiat di onshore (eksplorasi darat) dan oleh Pemerintah mengundang perusahaan asing untuk mengerjakan offshore (eksplorasi lepas pantai). “Meski demikian dengan menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil (Kontrak Production Sharing/KPS, red.), Pertamina yang diperintahkan oleh undang-undang wajib menerima hasil KPS untuk disetorkan kepada Kas Negara 60 persen. Tidak menggangu APBN seperti BP Migas mengajukan dana cost revovery yang setiap tahunnya naik itu, tapi lifting minyaknya justru terus menurun” ungkap Kooreks GarpU.
 
Selanjutnya Muslim Arbi meminta R Priyono mencermati statement Menteri ESDM Jero Wacik, bahwa SKSP Migas yang dikomandoinya akan pro nasional dan menjamin eks BP Migas itu tak akan berpihak pada kepentingan asing. Artinya, ada pengakuan menteri tentang BP Migas yang pro asing. Lalu Menteri ESDM menjamin lifting (penjualan) minyak bakal mengutamakan kebutuhan domestik, dan ekspor minyak hanya akan dilakukan apabila speck minyak yang diproduksi tak dapat diolah dalam negeri. Artinya pula, terdapat pengakuan menteri bahwa BP Migas tidak memperhatikan DMO (Domestic Market Obligation).
 
“Ini terbukti terjadinya inefisiensi PLN yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 37 trilyun semasa Dahlan Iskan sebagai dirutnya. Karena pada realitanya BP Migas tidak bisa berbuat apa apa untuk menekan British Petroleum (BP) Plc yang sama sekali tidak setetes pun gas dari kilang LNG Tangguh diberikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti untuk bahan bakar pembangkit listrik. Sehingga PLN dengan terpaksa membeli BBM yang harganya jauh mahal dari gas, apalagi ditenderkan pada perusahaan yang tidak jelas, yang tidak tertutup kemungkinan ada kejahatan korupsinya disitu” katanya.
 
Oleh sebab itu menurut Muslim Arbi yang memiliki jaringan civil society yang cukup banyak ini, dengan tegas menantang mantan Kepala BP Migas R Priyono untuk menggelar debat publik menyoal Pertamina yang terus dijadikan kambing hitamnya pasca BP Migas dibubarkan. “Terkadang aneh, kita dengar jika dia (R Priyono) dan keluarganya sakit dan perlu dirawat, datangnya atau dirujuk ke di RSPP yang milik Pertamina. Ironisnya lagi, ponggawanya di BP Migas itu ‘kan sebagian besar juga besutan dari karyawan Pertamina. Dan konon, Presiden SBY akan mengeluarkan Keppres pemberhentian R Priyono sebagai kepala BP Migas yang selama bekerja 8 tahun sarat dengan pemborosan".
 
Lalu soal sindiran kearah Kurtubi yang mantan Pertamina, tidaklah sebanding dengan ilmu yang dimiliki R Priyono. Kurtubi itu, menurut Kooreks GarpU, satu likting dengan Purnomo Yusgiantoro yang Menteri Pertahanan di Colorado University, AS, dan doktor ilmu perminyakan kelas dunia. Bedanya dengan Purnomo adalah jelas, Purnomo yang mantan Menteri ESDM adalah pengaju RUU Migas 2001 dan Kurtubi adalah penolak RUU Migas untuk diundangkan. Artinya apa? Yang pasti, rakyat akan lebih percaya dengan omongan Kurtubi dibandingkan dengan cuapannya R Priyono”. [irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU