Kurtubi: SKSP Migas Hanya Ganti Baju
Pengamat minyak dan gas Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Walaupun ganti SKSP persis sama BP Migas, itu hanya ganti baju. Sekarang lebih parah lagi karena Kepala BP Migas dijabat langsung oleh Menteri ESDM Jero Wacik yang menyebabkan conflict of interest - Kurtubi

Jakarta, Seruu.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubaran BP Migas karena UU No. 22/2001 dinyatakan inkonstitusional dan berpotensi merugikan negara bahkan sejak masih berupa rancangan undang-undang (RUU). Pasca putusan MK Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 95 dan dua keputusan menteri yakni Kepmen ESDM No 3135 dan 3136 pada hari yang sama. Sesuai aturan tersebut, pemerintah membentuk SKSP Migas sebagai pengganti sementara BP Migas sampai terbitnya UU baru.
 

Pengamat Minyak dan gas Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi menegaskan dengan dirubah menjadi SKSP Migas tidak ubahnya dengan BP Migas yang lama dan berstatus bukan perusahaan minyak, justru jika Migas nasional pengelolaannya ditangani oleh institusi bukan perusahaan minyak menurutnya kedaulatan negara akan hilang. Tidak hanya itu, posisi Kepala SKSP Migas  yang kini dijabat langsung oleh Menteri dipastikan akan memicu conflict of interest.

"Walaupun ganti SKSP persis sama BP Migas, itu hanya ganti baju. Sekarang lebih parah lagi karena Kepala BP Migas  dijabat langsung oleh Menteri ESDM Jero Wacik  yang menyebabkan conflict of interest," kata Kurtubi.

Bukan hanya rugi secara finansial bila ia memaparkan bila Migas nasional dikelola SKSP Migas, nantinya semua kelemahan di BP Migas muncul kembali karena Migas bagian negara tidak bisa dijual sendiri tapi  menunjuk pihak lain, "BP Migas bukan perusahaan minyak saat berkontrak dengan perusahaan asing dia mewakili pemerintah yang berarti dalam berhubungan dengan kontrak menjadi B to G," tambahnya.

Pihaknya pesimis beberapa program yang dicanangkan Wacik dalam SKSP akan berjalan, yaitu diantaranya melaksanakan tugas dengan efisien seperti meminimalis biaya pada era SKSP dibandingkan saat menjadi BP Migas dulu. Yang kedua tidak boros juga  kebijakan yang kita diterapkan tidak pro asing, dengan artian dalam negeri harus mendapat lebih banyak dan asing sebaliknya. Tapi asing juga harus dibuat tenang karena Indonesia membutuhkan investasi.

"Itu akan sulit dibuktikan karena SKSP bukan perusahaan minyak, maka harus dirubah dulu menjadi perusahaan minyak. Kita lihat seperti Tangguh itu, kalau tidak diserahkan kepada British Petrolium, bangun pabrik train 3 misalnya mestinya ditender secara internasional atau ditangani perusahaan minyak nasional jadi tidak menunjuk B, kenapa BP ditunjuk karena BP Migas bukan perusahaan mestinya yang bangun pabrik LNG itu BP migas atau perusahaan minyak nasional," paparnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU