Dirjen Minerba Nyatakan Putusan MK Untuk Penentuan WP Sama Saja
Dirjen Minerba Thamrin Sihite (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/11/2012) yang mengabulkan sebagian pengajuan judisial review atas beberapa pasal dalam UU Minerba No 4 Tahun 2009 oleh Bupati Kutai Timur Isran Noor (Pemohon) dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-X/2012 pada tanggal 18 Januari 2012. 
 

Salah satu pasal yang dikabulkan terkait penentuan WP, WUP dan WIUP dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf e selengkapnya kata "Koordinasi" menjadi “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dirjen Minerba Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan dengan adanya putusan MK tersebut berarti penetapan WP diendorse oleh Pemerintah Pusat namun ditentukan oleh Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah dalam menentukan WP tentu harus memenuhi bebrapa kriteria.

"Pemerintah Daerah itu harus ada NPSK yaitu Norma, Prosedur, Standard dan Kriteria. Berdasar itu mereka menyusun WP," kata Thamrin ketika ditemui secara eksklusif oleh Seruu.com di kantor Minerba, Selasa (27/11/2012) kemarin sore.

Thamrin menjelaskan ada 3 WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yaitu Wilayah Pencadangan Negara, WPR (Wilayah Pencadangan Rakyat), sebelum daerah  mengusulkan WUP tersebut maka harus menentukan tata ruang yang mejadi acuan Pemerintah Pusat. Dan kemudian Pusat memberikan keputusan setelah melakukan  kita konsultasi dengan DPR, "Jadi isi putusan MK itu tetap, kalau dulu cuma dengan kata-kata berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah tapi sekarang diganti dengan ditentukan oleh Pemerintah Daerah tapi diputuskan oleh Pemerintah Pusat," tandasnya.

Sebelumnya, Isran Noor menanggapi  pernyataan Susyanto yang menganggap putusan tersebut dilihat dari konteks hukum tidak jauh berbeda, Bupati Kutai Timur ini dengan tegas mengatakan frasa "berkoordinasi" dengan   memberikan kewenangan "penetapan" pasti akan ada perbedaan, dan disini menunjukkan dominasi peran Pemerintah Daerah.

"Pasti akan ada perbedaan, sekarang kita berkoordinasi dan menunggu petunjuk dari KESDM pasti akan ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan," tuturnya kepada Seruu.com, Senin (26/11/12).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU