Dirjen Minerba Bantah C n C Jadi ATM Oknum Minerba & Berbelit-belit
Dirjen Minerba Thamrin Sihite (Foto: Aini/Seruu.com)
Menurut saya nggak bener sama sekali, kalau di kita ini menurut prosedurnya sekarang agak berbelit-belit lihat sekarang ini. Kalau dulu pertama kali bayangkan ijin itu 10.000 ini semua berkeliaran dulu saya nggak bisa control, banyak calo-calo. Kita melalui ini (loket pengurusan IUP) sekarang semua mengenai ijin nggak boleh masuk kemana-mana, kalau disebut ATM nggak bener - Thamrin Sihite

Jakarta, Seruu.com - Pengakuan tegas Bupati Kutai Timur, Isran Noor pada 22 November 2012 lalu bahwa persyaratan C n C tidak ada dasar, dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan ia telah menyampaikan keberatan secara langsung dengan mengirimkan surat pada KESDM untuk menghapus C n C.

“Yang namanya C n C, tidak ada UU, tidak ada PP, tidak ada Permen itu adalah ketentuan yang mengada-ada tidak ada peraturan C n C. Saya sudah bikin surat ke Menteri ESDM untuk hapus C n C karena tidak ada dasar hukumnya, siapa bilang ini bagus,” tegas Ketua APKASI ini kepada Seruu.com, Kamis (22/11/2012).

Geram dengan perkataan Isran, Dirjen Minerba Thamrin Sihite menegaskan meskipun surat dari Isran sudah diterima namun C n C harus dijalankan. Peraturan C n C yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan sesuai aturan Peraturan Presiden no 55 Tahun 2010 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Itu sudah diatur dalam PP 55 bahwa pusat itu melakukan pembinaan dan pengawasan,  kan kita nyatakan IUP itu sudah sesuai dengan prosedur, yang C n C ini apa mereka sudah sesuai dengan syarat SOP nya, apa kriteria dan prosedurnya sudah benar apa belum, peraturan per-UU an sudah dijalankan dengan benar, contoh pembayaran PNBP jangan sampai masuk kantong misalkan gitu", jelasnya ketika ditemui di kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa (27/11/2012) kemarin.

Thamrin juga membantah pernyataan Isran yang menyebut C n C hanya dimanfaatkan oleh oknum pusat sebagai ATM dan mengambil keuntungan dari pengusaha di daerah. Bahkan C n C kini semakin dipersulit hingga membuat investor terkatung-katung.

"Menurut saya nggak bener sama sekali, kalau di kita ini menurut prosedurnya sekarang agak berbelit-belit lihat sekarang ini. Kalau dulu pertama kali bayangkan ijin itu 10.000 ini semua berkeliaran dulu saya nggak bisa control, banyak calo-calo. Kita melalui ini (loket pengurusan IUP) sekarang semua mengenai ijin nggak boleh masuk kemana-mana, kalau disebut ATM nggak bener," tegas Thamrin.

Pihaknya berharap adanya niat baik dari Ditjen Minerba dengan sistim ini mampu memferfikasi IUP. Sehingga mampu merubah image pertambangan yang sekarang menjadi rusak karena seolah-olah merusak lingkungan akibat IUP tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak membayar PNBP dan lainnya.

"Mungkin dengan adanya C n C kabupaten merasa kewenangannya diambil alih atau mungkin bobroknya kelihatan. Apanya yang berbelit-belit kita hanya ferifikasi anda itu benar nggak berikan ijin, bayangkan 5000 yang tidak C n C artinya bisa overlap, nggak bayar PNBP, lingkungannya nggak ada," tutup Thamrin. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU