Pemerintah Pusat Halangi Penuntasan Pencemaran Laut Timor
Pencemaran Laut Timor (Istimewa)

Seruu.com - Perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia telah menyepakati beberapa hal prinsip dengan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dalam upaya menuntaskan Tragedi tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

"Ini sebuah kemajuan pesat dalam upaya menyelesaikan masalah pencemaran di Laut Timor, setelah kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor meledak pada 21 Agustus 2009," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Rabu (28/11/2012).
    
Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu mengatakan kesepakatan terhadap beberapa hal prinsip dalam upaya menuntaskan petaka tumpahan minyak di Laut Timor dilakukan oleh perwakilan pengacara masing-masing pihak. Namun,Masnelyarti Hilman,Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup atas nama dan atau menamakan diri Tim Advokasi Pemerintah  Republik Indonesia secara diam diam terus melakukan berbagai gerakan dengan menghubungi PTTEP Australasia sehingga menjadi penghalang dalam penyelesaian tragedi Laut Timor ini.

Padahal dalam pertemuan yang dipimpin Masnelyarti Hilman di Hotel Aryaduta dan dihadiri kementerian terkait,Bupati Rote Ndao Lens Haning,Prof.Dr.Hasyim Djalal dan Ketua YPTB Ferdi Tanoni disepkati bahwa paling lambat akhir bulan July 2012 bila tidak ada tanggapan dari PTTEP Australasia,maka urusan tuntutan ganti rugi pencemaran Laut Timor dilimpahkan kepada YPTB. Akan tetapi Masnelyarti Hilman mengingkari semuanya itu.

Karena itu, kata mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australian tersebut, tim advokasi pemerintah Indonesia yang dipimpin Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup Masnelyarti Hilman,harus segera dibebastugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    
"Sudah tiga tahun lebih lamanya, tim advokasi pimpinan Masnelyarti itu gagal dan tidak mampu menelesaikan masalah pencemaran minyak di Laut Timor,tetapi masih terus ngotot”. “Lagi pula YPTB telah ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Timor Barat-Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan tragedi pencemaran Laut Timor ini berdasarkan pada Undang Undang Lingkungan Hidup," ujarnya.
    
"Sekarang,kita mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung langkah YPTB ini,dan membubarkan apa yang dinamakan Tim Advokasi pimpinan Masnelyarti Hilman," tambahnya.
   
 Sebagaimana diketahui,dalam sebuah sidang di Pengadilan Magistrat di Darwin, Australia Utara pada Agustus 2012 , PTTEP Australasia mengakui bersalah atas Petaka Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor.
    
PTT Exploration dan Production (PTTEP) Milik Pemerintah Thailand itu mengaku bersalah atas empat tuduhan sekaligus  yang berhubungan dengan petaka tumpahan minyak di Laut Timor tiga tahun lalu.
   
Pengakuan bersalah atas tuduhan yang berkaitan dengan petaka tumpahan minyak Montara di lepas pantai barat laut Australia pada 2009 lalu itu, PTTEP  menghadapi  denda yang mencapai 1,7 juta dolar Australia atau sebesar Rp16,83 miliar.
    
Kepala Eksekutif PTTEP Australasia Ken Fitzpatrick pada saat itu mengatakan "Dari awal mereka telah menyatakan menerima hasil apapun juga yang dilaporkan oleh Komisi Penyelidik Montara kepada Pemerintah Australia dan mengaku bertanggung jawab atas insiden itu dan sangat menyesal  hal itu terjadi".
    
Namun, Fitzpatrick tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan soal tuduhan YPTB bahwa 95 persen tumpahan minyak Montara itu telah mencemari  perairan Indonesia dan membunuh puluhan ribu mata pencaharian masyarakat pesisir umumnya para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat.
 
PTTEP Australasia mengaku bersalah atas tiga tuduhan berkaitan dengan Minyak Lepas Pantai dan UU Rumah Kaca dan UU Penyimpanan Gas. [TN/Irm]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU