Dewi Aryani: Sektor Energi Hulu dan Hilir Harus direformasi!
Dewi Aryani (Foto: Cesare /Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Perdebatan soal energi seperti tak ada habisnya, bahkan makin mendalam. Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani menilai hal tersebut menunjukan bahwa sektor energi sudah seharusnya menjadi sektor utama (Leading Sector).

"Ini semua menunjukkan bahwa sektor energi memang seharusnya menjadi sektor utama (leading sector) dalam pembuatan berbagai kebijakan di negara ini", tandas Dewi Aryani yang menjadi nara sumber utama dalam diskusi terbuka dengan tema "Liberalisasi UU MIGAS VS Pasal 33 UUD 1945", Kamis (29/11/2012), pukul 13.30 WIB bertempat di JMC (Gedung PERS), Jakarta pusat kepada Seruu.com.

Dewi dengan lugas, tegas dan tangkas memaparkan soal sektor hulu dan hilir energi di Indonesia dan menjelaskan, bahwa harus dibedakan industri hulu dengan hilir, tapi tetap ada sinkronisasinya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, untuk sektor Hulu, KPS hanya kontraktor sebagaimana layaknya, maka tanda tangan kontrak seharusnya memang tidak dengan Pemerintah secara langsung.

Dengan demikian, lanjutnya, di Hulu diperlukan agen atau badan atau BMUN yang mendapatkan  kewenangan Pemerintah. Dalam hal BUMN harus yang tidak ada conflict of interest, harusnya yang non profit tapi independent dalam arti tidak direcoki kebijakan siapapun dan kepentingan politik apapun.

"Inilah sebenarnya refleksi dari pasal 33 UUD kita, dikuasai oleh negara. Dalam arti KPS hanya sebagai kontraktor, tidak memiliki dan semua aset nanti kembali kepada Pemerintah (cost recovery). Yang rancu sekarang ini dalam kasus pembubaran BP Migas adalah ada yang nggak beres dioperasional tapi yang dibakar rumahnya. Saya mendukung penuh reformasi birokrasi dan kebijakan di sektor energi dengan cara yang tepat sesuai konstitusi dan mempertimbangkan keberlangsungan dan kedaulatan negara sekarang dan ke depan bukan dengan cara politisasi tanpa dasar bagi kepentingan rakyat," tegasnya.

Sementara untuk sektor Hilir, Dewi menilai jika struktur pasar BBM kita saat ini adalah oligopoli bukan liberal. Pasalnya, kendali ada di pemerintah yaitu kementrian ESDM/BPH. Pertamina masih dominan.

"Oligopoli disini artinya satu dominan yaitu Pertamina dan yang lain fringe yaitu yang ada terbatas misalkan Total, Petronas, Shell dan lain-lain, jadi tidak tiba-tiba dinamakan liberal (terbuka sama sekali) dalam arti tidak kompetitif penuh", jelas Dewi yang juga peraih doktor pertama perempuan bidang kebijakan energi di Indonesia, lulusan tercepat doktor fisip UI, dengan disertasi "skenario kebijakan energi indonesia sampai tahun 2035".

Selain Dewi Aryani, akan hadir juga sebagai pembicara Prof Suhardi (Guru Besar UGM/Ketum DPP P GERINDRA), Fuad Bawazier (Mantan Menkeu) dan Komaidi (Pengamat MIGAS REFORMINER) dalam diskusi terbuka tersebut. [cesare]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU