Revisi UU Migas Harus Perkuat Pertamina

Jakarta, Seruu.com - Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang akan dibahas intensif Komisi VII bidang Energi DPR RI di bulan Desember ini, harus perkuat Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) yang berstatus National Oil Company/NOC besutan Perusahaan Minyak Nasional(Permina). Bukan malah sebaliknya revisi UU Migas justru semakin membunuh perusahaan BUMN migas yang dibentuk dari mainstream nasionalisasi migas 10 Desember 1957 oleh Bung Karno, dalam semangat anti kolonialisme untuk merebut Irian Barat.
 

Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat menyerukan hal ini bukan tidak beralasan kuat, salah satunya adalah demi kepentingan bangsa dan untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. “Demi kepentingan bangsa dapat dilihat dari kasus Blok Mahakam misalnya Total E&P berjanji akan menginvestasikan US$ 5 miliar, toh seluruh dana yang diinvestasikan itu pasti akan dikembalikan sepenuhnya lewat cost recovery. Jadi, kontraktor akan menerima uang gratis, semacam sedekah, dari Indonesia sebesar 30% dari nilai produksi gas setelah dikurangi cost recovery yang juga diterima secara utuh oleh kontraktor” ungkap Binsar Effendi yang aktivis KAPPI Angkatan 1966 dari Rayon Jatinegara dalam siaran persnya, Minggu (2/12/2012).
 
Menurutnya yang juga anggota Dewan Pembina Laskar Merah Putih, kalau saja nilai sisa cadangan gas yang bisa diproduksi US$ 20 miliar dan tambahan investasi oleh kontraktor sebesar US$ 5 miliar, dalam tempo lima tahun produksi, investasi US$ 5 miliar akan diterima kembali secara utuh oleh kontraktor lewat cost recovery dan kontraktor akan memperoleh uang gratis dari Indonesia sebesar US$ 20 miliar - US$ 5 miliar X 30% = US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp. 42 triliun. Hitungan yang disederhanakan itu juga berlaku untuk Blok Rokan yang akan selesai kontrak pada 2021 dengan nilai sisa cadangan minyaknya bisa mencapai lebih dari US$100 miliar.
 
“Agar blok produksi yang selesai kontrak setelah dioperasikan kontraktor asing sekitar 50 tahun bisa kembali 100 persen ke negara, sehingga negara tidak `dipaksa' untuk memberikan uang sedekah secara gratis kepada bangsa asing. Maka pihak yang diserahi mengelola kekayaan migas yang dikuasai negara dan yang menandatangani kontrak dengan kontraktor asing, demi kepentingan bangsa, haruslah BUMN migas, dalam hal ini tidak lain adalah Pertamina. Kita sebagai bangsa yang besar, wajib hukumnya menghormati jasa Bung Karno yang telah menasionalisasi sektor migas dengan melahirkan Pertamina. Kepada siapa lagi nasib bangsa yang carut marut ini ke depan dipertaruhkan, jika bukan oleh bangsa kita sendiri”, tegas Binsar Effendi.
 
“Dari fight spirit nasionalisasi itu juga bukan cuma sekedar retorika hanya karena Bung Karno bertekad merebut Irian Barat, sekarang Papua. Tetapi karena wajib hukumnya untuk kita perjuangkan demi mewujudkan makna yang dikandung dari frasa ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara, yakni Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945’ lanjut Binsar Effendi seraya menuding langsung kepada mereka yang menyudutkan Pertamina yang katanya sarang korupsi, lalu terus menerus melakukan perlawanan agar NOC negerinya sendiri ini, yaitu Pertamina, tidak perlu jadi pengelola migas nasional.
 
“Jika benar Pertamina dianggap jadi sarang korupsi, tikuslah yang dibunuh dan bukan rumah besarnya yang dibakar. Apakah mereka yang penggiat pasar bebas atau neo-lib itu menaifkan jika berpuluh ribu Puskesmas dengan dokter bantunya, beribu-ribu SD Inpres dengan guru pengajarnya, dan ribuan Pasar Inpres dengan gelontoran kredit bagi pedagang lemahnya bukan berkat dari hasil kerja keras Pertamina sebagai agent of development?. Apakah ini mereka lupakan?” ketus Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat sambil menilai tidak tepat apabila wewenang BP Migas yang dibubarkan itu dialihfungsikan menjadi SKSP Migas dengan dikepalai Menteri ESDM, mengingat Pemerintah sebagai regulator sektor migas tidak diperbolehkan terjun langsung ke sektor bisnis tanpa melalui BUMN. “Sebab itu, menyerahkan tugas dan wewenang BP Migas ke Pertamina merupakan pilihan paling tepat. "Kita ini sudah punya Pertamina. Daripada bentuk BUMN baru, ke Pertamina lebih tepat. Jauh lebih efisien daripada membuat BUMN baru yang belum punya aset dan belum pasti jalan”.
.
Adanya wacana anggota dewan akan membentuk badan baru dalam revisi UU Migas pengganti BP Migas atau SKSP Migas, Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) Muslim Arbi yang bertepatan berkunjung ke markas Yayasan Karya Enam-enam (YAKE) menentang keras. Pasalnya, menurut Muslim Arbi yang juga aktivis penggerak anti korupsi dalam Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), badan itu tetap saja berstatus BHMN, bukan BUMN. “Karena statusnya BHMN sebagai bukan pengusaha kena pajak atau sebagai implikasinya, mengakibatkan semua masalah perpajakan selalu ditujukan langsung kepada para kontraktor asing sebagai subyek pajak langsung. Berbeda dengan sebelum adanya BP Migas atau SKSP Migas, dimana hal tersebut secara administrasi diurus oleh Pertamina, sebagai badan usaha yang kena pajak, sehingga kegiatan kontraktor asing tidak lagi dirumitkan oleh persoalan administrasi birokrasi karena segala sesuatunya menjadi urusan internal Pertamina” tutut Muslim Arbi.
 
Dalam UU Migas mengartikulasikan bahwa badan ini memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak-kontrak pengusahaan migas bersama kontraktor asing yang ada, sudah dengan jelas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-X/2012 pada 13 November 2012 yang menetapkan pasal-pasal terkait badan pelaksana dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika tetap digunakan dengan menggantikan nama badan dalam revisi UU Migas, Muslim Arbi tegaskan sebagai wujud pengkhianatan terhadap konstitusi negara. “Memaksakan kehendak dengan membentuk badan baru pengganti BP Migas dalam revisi UU Migas adalah wujud pengkhianatan yang tidak bisa lagi ditolerir" lanjutnya.
 
Menurut Muslim Arbi, walaupun BP Migas sebelum bubar bertugas untuk mengelola sektor hulu migas, tapi dalam perjalanannya institusi ini tidak bisa menjual langsung minyak bagian negara tanpa perantara pihak ketiga. Selain mengharuskan adanya biaya brokerage, keberadaan pihak ketiga justru rawan terhadap conflict of interest, seperti apa yang terjadi pada kasus penjualan gas Tangguh ke Fujian oleh British Petroleum (BP) Plc. Perubahan ini juga mengakibatkan Pertamina yang berperan National Oil Company, harus membeli minyak Pemerintah melalui pihak ketiga dengan harga ICP (Indonesia Crude Price).
 
Sebelum adanya proses birokrasi ini, minyak bagian negara bisa dialirkan ke kilang Pertamina untuk selanjutnya diolah dan diangkut ke pompa bensin dalam pola usaha terpadu (vertically integrated). Dengan sistem birokrasi baru yang lebih rumit, biaya BBM pun menjadi lebih mahal bagi negara, begitu pula dengan rakyat yang menjadi korbannya. “Badan pelaksana maupun badan pengatur di kegiatan usaha hulu dan hilir migas itu sudahlah jelas tidak memiliki aset seperti aset yang dimiliki Pertamina. Dengan demikian akan menjadi rentan jika ada gugatan melalui arbitrase internasional, yang bilamana kalah maka aset negara yang akan tersita”.
 
Baik Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat maupun Koordinator Eksekutif Garpu Muslim Arbi, bahkan akan diperkuat karena adanya satu platform perjuangan dengan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, malah dengan Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Dr. Kurtubi, untuk siap melawan by disain Komisi VII DPR RI yang akan memaksakan membentuk badan lagi dalam merevisi UU Migas.
 
Sesuai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pihak Asing diperbolehkan menguasai, menyedot, dan menguras tanah Indonesia selama hampir satu abad. ‘Padahal Indonesia telah merdeka 67 tahun, tetapi 88,8 persen pertambangan migas dikuasai asing. Pertamina, BUMN yang seharusnya jadi alat negara untuk mengontrol cadangan dan produksi migas nasional, hanya menguasai 8,8 persen dari 275 wilayah kerja pertambangan migas. Sebanyak 329 blok migas di tangan asing. Jika diletakkan titik-titik pada peta Indonesia, maka Indonesia sudah tergadaikan. Luas lahan konsesi yang dikuasai asing untuk migas mencapai 95,45 juta hektar. Hal ini memang tidak lepas dari tekanan asing.
 
“Untuk itu, kami akan melihat Komisi VII DPR RI dalam merevisi UU Migas apakah merugikan Indonesia karena mengikuti tekanan asing, atau sebaliknya bersemangat nasionalisme dengan memberi privillege terhadap Pertamina agar kuat, besar dan maju dalam mengelola kekayaan alam migasnya yang dikuasai oleh negaranya sendiri untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar kepada media pers (2/12). [irm]

KOMENTAR SERUU