Langgar UU Minerba, Perusahaan Kontrak Karya Ilegal
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon (Foto: AIni/Seruu.com)
Coba dalam UU Minerba sudah ada, seharusnya KK itu sekarang statusnya ilegal, dasar hukumnya apa? UU Minerba itu kan sudah memberi ketegasan, mana bisa tafsir UU kalau kita selalu tafsir dan tafsirannya dituang pada aturan di bawahnya. Ini cara carut-marut pengelolaan SDA di Indonesia, dan semua serba bisnis as usual dan Business to Government jadinya. Sepanjang negeri ini kongkalikong sudahlah - Effendi Simbolon

Jakarta, Seruu.com - Telah diatur dalam pasal 169 c UU Minerba No 4 tahun 2009 bahwa renegosiasi kontrak karya seharusnya dilaksanakan 1 tahun setelah UU Minerba, tepatnya tahun 2010. Namun nyatanya Keputusan Presiden No 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diterbitkan baru diterbitkan pada 10 Januari 2012.

Situasi ini diperparah karena hingga akhir tahun ini, renegosiasi belum rampung juga. Bahkan pemerintah ESDM melalui Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Senin (03/12/12) kemarin menyampaikan bahwa renegosiasi terutama terhadap 3 perusahaan besar yaitu Freeport, Vale dan Newmont sulit dilakukan, sehingga target waktupun tidak bisa ditentukan.

"Itu agak liat istilahnya. Jadi belum ada kemajuan yang signifikan, yang besar nunggu level Menteri ESDM sama Menko. Target 2013 nanti saya nggak tahu, agak susah namanya renegosiasi kayak orang jual beli. Bisa putus cepet bisa nggak, kalau harganya OK jadi kalau nggak ya susah," kata Rudi ketika ditemui di Jakarta, Senin (3/12/12).

Statement Rudi Rubiandini dinilai Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon salah satu bentuk lemahnya pola renegosiasi, yang  membuktikan pemerintah tidak pernah serius untuk kembali menuntut kedaulatan negara.  Bahkan sudah jelas ditegaskan dalam UU Minerba, namun tidak ada keberanian dari pemerintah. Hingga sudah seharusnya perusahaan kontrak karya dinyatakan ilegal.

"Coba dalam UU Minerba sudah ada, seharusnya KK itu sekarang statusnya ilegal, dasar hukumnya apa? UU Minerba itu kan sudah memberi ketegasan, mana bisa tafsir UU kalau kita selalu tafsir dan tafsirannya dituang pada aturan di bawahnya. Ini cara carut-marut pengelolaan SDA di Indonesia, dan semua serba bisnis as usual dan Business to Government jadinya. Sepanjang negeri ini kongkalikong sudahlah," tegas Effendi ketika ditemui Seruu.com usai RDP di ruang rapat Komisi VII DPR RI , Senin kemarin sore (3/12/12).

Politisi PDIP ini dengan tegas menyampaikan pemerintah tidak ada political will terlebih pada ketiga perusahaan tambang raksasa tersebut sudah jelas pemerintah bahkan  memberikan excuse yang berlebihan.

"Adakah political will pemerintah? Kenapa harus ada excuse terhadap 3 perusahaan itu. Ini juga kembali dimana posisi previllege pemerintah ini yang buat kita tidak pernah serius untuk kembali menuntut kedaulatan kita, jelas-jelas Freeport yang sangat bisa kita harapkan devisa negara tetapi pola renegosiasinya-pun lemah. Bahkan lemah-pun tidak optimal," ungkapnya.

Dari 6 poin strategis renegosiasi diantaranya royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter), perpanjangan kontrak, penggunaan jasa dan barang dari dalam  negeri, dan luas wilayah pertambangan. Komisi VII menuntut agar renegosiasi ini dikembalikan pada KK awal dimana ada mandatori divestasi maka kesempatan bangsa Indonesia untuk memiliki 51% saham.

"Tidak perlu dengan mengemis tambahin royalti, karena hakekat dalam pengolahan sumber daya alam memang awalnya  keterbatasan dana, teknologi dan keterbasan pasar tapi masih bisa. Itu tergantung adanya keharusan dalam KK melakukan divestasi, divestasipun tidak dituntut malah renegosiasinya bisa ditolelir. Ini kita sangat prihatin, kekuatan pemerintah lemah dan tidak taft," ucapnya.

Diakuinya renegosiasi memang ranah DPR, namun pemerintahlah yang berbisnis disini. Terutama Presiden yang tidak memiliki keberanian, " Presiden punya keberanian nggak kebijakan ini kan kembalinya ke Presiden juga, kalau seperti ini anak cucu kita tidak punya harapan. SDA yang sangat jelas, kita tidak punya kekuatan untuk tarik kembali dengan cara yang diatur dalam ketentuan kontrak," pungkasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU