DPR Benar-Benar 'Warning ESDM' Terhadap Tambahan Kuota 1,23 Juta KL
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin saat memberikan pernyataan kepada awak media, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/12) (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin mengaku sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Komisi VII DPR RI untuk menyetujui penambahan kuota BBM subsidi meski dengan catatan keras sejumlah 1,23 juta KL kepada pemerintah ESDM. Namun pihaknya mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai besaran kuota tersebut disalahgunakan atau bahkan diselundupkan lagi sehingga memicu over kuota.

"Kita sudah bahas ini bersama di DPP Golkar dan bisa saja kita sepakati, tapi dengan catatan jangan sampai ini disalahgunakan,  dan diselundupkan lagi," tukasnya ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/12).

Aziz menjelaskan maraknya penyelundupan BBM subsidi yang digunakan oleh pihak-pihak demi mengambil keuntungan saat ini dilakukan dengan banyak cara, diantaranya dilakukan oleh oknum yang màsuk ke  perbatasan lalu melempar ke luar negeri, atau berupa pabrik yang sebenarnya tidak boleh mendapatkan subsidi, maka politisi Golkar ini mengimbau agar pemerintah menyalurkan BBM kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi.

"Yang dapat subsidi harus diprioritaskan pada masyarakat yang tidak menggunakan mobil mewah dan pendistribusian tersebut langsung di SPBU, tidak melalui depo lagi jadi bisa lakukan pengawasan langsung input dan outputnya berapa, kalau di Depo kan tidak berasumsi negatif dulu. Tapi mencegah jangan sampai itu lari ke perbatasan atau ke pabrik-pabrik yang gunakan secara ilegal BBM subsidi," jelasnya.

Sejauh ini fraksi Golkar, akan memantau agar kuota 1,23 juta KL tersebut apakah efektif dan efisien dalam penggunaan dan pendistribusiannya, namun jika tidak pada tahun 2013 nanti pihaknya akan mengambil kebijakan lain, "Kita lihat perkembangannya apakah pengawasan tidak melalui depo tapi melalui SPBU ini sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, polisi, TNI jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan bila terjadi pihak keamanan yang akan bertindak", tuturnya.

Pernyataan lugas juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon seusai RDP semalam (3/12/12) di ruang rapat Komisi VII DPR RI. Effendi berpendapat  harusnya pemerintah sudah mengambil langkah yang signifikan untuk memutus persoalan ini dengan cara melakukan pengawasan yang lebih baik. Karena setiap Kilo Liter yang tidak sampai kepada pengguna juga berdampak pada kerugian negara.

" Maka kita mendorong agar penggunaan sistem on line yang realtime itu harus segera diterapkan ke seluruh PSO. Penambahan kuota ini mekanismenya kan diluar dari mekanisme BBM, ini berpotensi kurang baik," ucap Effendi, Senin (3/12/2012).

Dengan mengabulkan permintaan KESDM, Effendi menyampaikan adanya audit dalam pendistribusian naan PSO ini. Jadi mulai  pengadaan, sampai dengan penyaluran, dan ke SPBU harus di audit.

"Ini khusus audit kepada PSO. Untuk mengetahui pengadaan sampai dengan mekanisme distribusinya. Ini tahun 2012, kan sejalan dengan kebutuhan yang tadi sudah ditetapkan, kita minta juga di audit. Harusnya, idealnya tapi pemerintah ini enggan memperbaiki, ini kasusnya hampir sama dengan PLN. Kita bolak balik disuruh memilih nambah atau ngurangi. Itu itu aja, tapi nggak pernah membongkar apa si persoalan BUMN milik negara kok, milik rakyat, kecuali milik pribadi. Wong milik rakyat, bongkar donk, buka makanya," pungkas Effendi.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU