Hikmahanto Juwana: Awal Tahun 2013 Seharusnya Renegosiasi KK Rampung
Hikmahanto Juwana (Foto: Ain/Seruu.com)
Harusnya ada hal-hal tertentu yang bisa dimunculkan sehingga ada transparansi ketika melakukan renegosiasi, karena renegosiasi ini sangat penting terkait masalah kedaulatan negara, jangan sampai nanti publik mempermasalahkan karena pemerintah lemah ketika bernegosiasi dengan pihak asing - Hikmahanto Juwana

Jakarta, Seruu.com - Dalam renegosiasi kontrak karya (KK) pemerintah dinilai tidak memberikan keterbukaan informasi kepada publik terkait proses hingga hasil renegosiasi, bahkan renegosiasi KK yang hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan menimbulkan stigma bahwa tidak ada political will dari pemerintah untuk merampungkan renegosiasi terlebih dengan perusahaan tambang besar yang dikuasai asing.

Pengamat sekaligus Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menuturkan  memang bisa dimaklumi jika renegosiasi ini tertutup. Tapi pemerintah harus memberikan indikasi yang disampaikan ke publik sehingga publik itu tidak akan terkejut, bahkan nanti jika ada permasalahan  terkait apa yang sudah disepakati pemerintah dengan kontraktor.

"Harusnya ada hal-hal tertentu yang bisa dimunculkan sehingga ada transparansi ketika melakukan renegosiasi,  karena renegosiasi ini sangat penting terkait masalah kedaulatan negara, jangan sampai nanti publik mempermasalahkan karena pemerintah lemah ketika bernegosiasi dengan pihak asing," tegas Hikmahanto ketika ditemui oleh Seruu.com, seusai diskusi di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Hikmahanto berpendapat memang tidak bisa KK langsung dinyatakan karena telah melanggar UU Minerba No 4 tahun 2009 pasal 169 c yang mewajibkan renegosiasi dilaksanakan 1 tahun setelah UU tersebut terbit. Tapi menurutnya setiap kontrak perjanjian yang bertentangan dengan UU maka kontrak bisa batal demi hukum, dan disinilah pentingnya pemerintah segera menuntaskan renegosiasi sehingga pemerintah bisa berada di posisi tawar yang lebih tinggi.

"Karena ini bukan pemerintah (eksekutif) yang meminta disesuaikan dengan UU tapi legislatif juga karena ini produk UU, jadi menurut saya renegosiasi harus disegerakan. Karena kalau tidak akan dipermasalahkan legalitasnya. Secara hukum kalau ada perjanjian yang bertentangan dengan UU itu sudah batal demi hukum sebenarnya", ujar Hikmahanto.

Pihaknya melihat saat ini mungkin pemerintah tengah berusaha "membalance" antara kepentingan investor juga iklim investasi dengan apa yang diinginkan oleh publik, oleh masyarakat. Agar peraturan tetap bisa dijalankan namun tetap dengan pertimbangan tersebut, tapi apapun pertimbangannya Ia mengimbau renegosiasi harus segera dituntaskan karena sudah hampir satu tahun berlangsung.

"Tahun kemarin tepatnya akhir tahun dan juga awal tahun sudah dibicarakan, harusnya awal tahun depan sudah hasil renegosiasi terutama dengan perusahaan-perusahaan besar. Ini sudah molor, yang kita khawatirkan ini jangan sampai para kontraktor mengundang pemerintahnya ikut berintervensi seperti kedatangan Hillary kemarin, langsung ramai katanya Hillary datang membawa kepentingan AS, itu yang harus lebih hati-hati menurut saya," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU