Budi Santoso:Kewajiban Bangun Smelter 2014,Bentuk Inkonsistensi Policy
Budi Santoso (Foto: Aini/ Seruu.Com)

Bandung, Seruu.com – Sesuai UU Minerba no 4 tahun 2009 pelarangan ekspor mineral mentah dilaksanakan tahun 2014, yang artinya pengusaha punya waktu 5 tahun untuk membangun smelter, dan sejak diterbitkannya Permen ESDM no 7 tahun 2012 pengusaha dibuat semakin kalang kabut akibat makin berkurangnya jangka waktu pembangunan smelter, terlebih sejak terbitnya Permen 7 perusahaan dilarang ekspor ore sebelum dinyatakan C n C dan menyatakan siap membangun industri pengolahan dan pemurnian tahun 2012 nanti.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM dari total 10.660 IUP minerba yang terinventarisir pada rekonsiliasi pertambangan I dan II, diketahui sebanyak 6835 IUP mineral dan 3825 IUP batubara. Namun faktanya hanya 4 perusahaan yang siap mengoperasikan industri pengolahan dan pemurnian. Sebelum  Permen 7 terbit ada 24 perusahaan yang telah mengajukan rencana pengolahan dan pemurnian.

Bahkan pasca diterbitkannya Permen 7 hanya 131 perusahaan total 159 perusahaan yang mengajukan. Sedikitnya angka perusahaan yang menyatakan kesiapannya membangun smelter ini dinilai Ahli Kebijakan PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia), Budi Santoso, karena adanya Inkonsistensi  policy yang dibuat pemerintah, untuk membangun smelter menurutnya perusahaan mempunyai break even mulai 10 hingga 15 tahun yang tentunya juga harus didukung dengan reserved yang cukup.

“Ini saya sebut  Inkonsistensi policy karena smelter punya break even 10-15 bahkan 20 tahun dan harus didukung oleh cadangan yang cukup karena tambang itu marginnya rendah, maka kompensasi keuntungan harus jumlahnya banyak,” tutur Budi ketika ditemui Seruu.com seusai Smelter Investment Day di Bandung, Kamis (6/12/2012).

Kondisi ini menjadi sulit ketika fakta yang terjadi di daerah justru menunjukkan banyaknya kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan kabupaten dengan skala kecil-kecil berkisar 2000 Ha, 3000 Ha bahkan 1000 Ha. Budi menganggap fakta ini menjadi sangat kontradiktif, karena di satu sisi pemerintah meminta adanya smelter tapi di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan KP kecil-kecil. Maka ia menilai langkah ideal yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat centralisasi smelter (consorcium).

“Ini harus ada breakthrough, yaitu consorsium jadi satu smelter untuk beberapa KP tapi ini tidak mudah karena KP itu maksimum umurnya 10 tahun. Pemerintah belum punya cara, wacana juga masih himbauan, tapi consorsium itu nggak mudah karena ada commercial aspek”, jelasnya.

Lanjut Budi, usaha pertambangan memiliki margin rendah tetapi external costnya tinggi seperti cost  lingkungan social, CSR dan cost lainnya sehingga bila produksi kecil maka external costnya tidak akan tertutup. Belum lagi masalah utama berupa infrastruktur dan energi yang seharusnya dikatakan Budi membuat pemerintah berpikir kembali.

Pihaknya-pun sangsi bila industri smelter akan rampung pada 2014 karena logikanya ketika sebuah perusahaan memutuskan membangun smelter maka baru 5 tahun kedepan smelter bisa berproduksi, hal itu tentu akan menjadi masalah karena belum tersedianya infrastruktur dan energi.

“Sedangkan untuk memutuskan perusahaan punya smelter, kapasitasnya berapa, itu ada proses sebelumnya yaitu menentukan cadangan yang tidak cepat bisa 3-5 tahun, kalau hari ini punya KP sampai punya smelter paling nggak 8 tahun kalau pemerintah memaksa 2014 ini nggak logis. Ini karena pemerintah ketika membuat peraturan tidak melakukan kajian fakta bisnis”, ungkap Presiden Direktur SRK Consulting ini. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU