Sudah Saatnya DPR dan Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pada Tambang Liar
Budi Santoso (Foto: Aini/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com – Ahli Kebijkan PERHAPI Budi Santoso, meskipun awalnya menentang adanya persyaratan C n C dan menilai tidak perlu karena IUP sudah merupakan ijin sehingga tidak perlu lagi ada ijin diatasnya. Tapi ia juga menyalahkan pernyataan Ketua APKASI Isran Noor yang meminta pemerintah mencabut C n C karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Budi berpendapat bupati tidak sepenuhnya benar karena ia yang mengeluarkan banyak IUP dan jelas ada pelanggaran terhadap UU yang bila dipertegas maka bukan tidak mungkin bupati Kutai Timur tersebut bisa terseret ke penjara.

“Kalau pemerintah pusat benar maka hamper  80% bupati masuk penjara, itu betul karena banyak KP/IUP yang dikeluakan melanggar UU. Mungkin Isran Noor juga bisa masuk penjara, itu hak ke daerah benar karena sejak awal UU Minerba KP dikeluarkan atas seijin daerah.Tapi harus dilihat secara keseluruhan, karena tambang tidak bisa disamakan seperti perkebunan atau pertanian”, jelas Budi kepada Seruu.com, Kamis (6/12/12).

Pihaknya setuju jika tambang hanya sekedar ore yang diekspor maka benefit untuk negara sangat kecil maka harus ada add value, saat negara memaksa memang benar tetapi bicara add value menurutnya harus bicara nasional karena tiap provinsi di Indonesia mempunyai keunggulan komoditi juga energy yang berbeda sehingga butuh policy yang terintegritas. Begitu pula dengan luasan kuasa pertambangan yang seharusnya dalam skala yang memadahi, karena tidak mungkin mampu mendirikan smelter jika luas lahan hanya 1000 Ha.

“Idealnya menurut saya kalau ada tata ruang, sehingga ada tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan SDM yaitu inventarisasi, karena pengusahaan mineral selama ini konsepnya mining seperti ini yaitu royalti dan investasi, insentif disinsentif. Kedua konservasi, idealnya pemerintah lakukan inventori setelah itu pemerintah buat kapling terserah siapa yang bebasin setiap kavling dan ada skala tertentu untuk skala ekonomis sehingga ada economic skill setelah itu bicara pengusahaan apa kontribusi pemerintah dan bagaimana pertumbuhan pemerintah, bagaiman substain bagaimana manfaat ekonomi bisa lam”, papar Budi.

Presiden Director SRK Consulting ini juga meminta agar DPR memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat illegal mining, ia setuju atas wacana Komisi VII yang disampaikan Effendi Simbolon kemarin bahwa akan mencopot jabatan Kapolda bila terbukti terlibat illegal mining. Meskipun disadarinya anggota DPR banyak yang tidak kompeten dalam masalah npertambangan, namun mereka yang mereka sebagai pembuat  UU seharusnya paham.

“Karena banyak yang nggak ngerti akhirnya bentuk UU-nya kaya gitu, masalah Kapolda yang bermain illegal mining nggak cuma sekarang tapi harusnya dari dulu-dulu. Saya setuju karena illegal mining yang dikorbankan internal cost, kerusakan lingkungan, social cost, konservasi, jadi pelakunya harus diperlakukan seperti maling dan koruptur. Kalau bisa dipermalukan dengan sanksi tegas. Itu suatu keharusan biar nggak rusak semua”, tandasnya.[Ain]

KOMENTAR SERUU