Meski Putusan MA Dianggap Rumor, ANI Tak Gentar Dapatkan Kuota Ekspor
Secretary General Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Anton R Santoso memberikan keterangan kepada wartawan di acara Sarasehan Ahli Metalurgi Indonesia, di Bandung, Jumat (7/12/2012) (Foto: Ain/Seruu.com)
Selalu pemerintah bilang belum dapatkan salinan amar, tapi kami harap bulan depan bisa disampaikan pihak terkait (MA) agar tidak ada keraguan atas pelaksanaan kebijakan. Kita masih bicara poin-poin karena kita sendiri belum dapat amarnya agar tidak salah tafsir, dan berdampak karena kita belum tahu detail dari amar itu sendiri - Anton R Santoso

Bandung Seruu.com – Sempat gempar diperbincangkan di media kesengajaan ANI meminta Mahkamah Agung menahan salian amar putusan, Secretary General Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Anton R Santoso, menyatakan hingga saat ini pihaknya memang masih belum mendapatkan salinan amar putusan atas pengajuan judisial review di Mahkamah Agung atas beberapa pasal dalam Permen ESDM No. 7 tahun 2012 yang diajukan ANI dan APKASI, dan dikabulkan sebagian dengan putusan pada tanggal 12 September 2012.

Meskipun sebelumnya Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengungkapkan pada Senin 4 Desember 2012, KESDM belum mendapatkan salinan amar putusan resmi yang dikirim langsung oleh Mahkamah Agung sehingga belum tahu secara detail yang tertulis dalam amar tersebut, bahkan menganggap sebagai rumor.

Anton menegaskan ANI tak gentar mengambil langkah cepat agar bisa segera melakukan ekspor ore, meskipun faktor utama penghambat ekspor tersebut adalah persyaratan C n C dan kuota, ANI akan berkoordinasi dengan Kadin agar bisa memperoleh kuota secara nasional.

“Selalu pemerintah bilang belum dapatkan salinan amar, tapi kami harap bulan depan bisa disampaikan pihak terkait (MA) agar tidak ada keraguan atas pelaksanaan kebijakan. Kita masih bicara poin-poin karena kita sendiri belum dapat amarnya agar tidak salah tafsir, dan berdampak karena kita belum tahu detail dari amar itu sendiri,” kata Anton ketika ditemui dalam Sarasehan Ahli Metalurgi Indonesia, di Bandung, Jumat (7/12/2012).

Melihat rumitnya proses birokrasi dari pengurusan C n C, ANI berharap bisa segera melakukan ekspor ore kembali dan mendapatkan kuota secara nasional melalui Kadin. Menurut Anto kuota mineral yang selama ini diatur Departemen Perdagangan banyak yang tidak sesuai bahkan ada beberapa KP tanpa IUP bisa melakukan ekspor.

“Kuota secara nasional misalnya, target tahun ini 2 juta ton maka untuk Sultra jadi dibagi secara proporsional, dan dikembalikan kepada bupati itu semangat otonomi daerah sehingga pembagian bisa rata dan proporsional,” ujarnya.

Terkait tuntutan APKASI yang meminta dikembalikannya kewenangan daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah, Anton melihat putusan MA akan berdampak pada pengendalian KP yang bermasalah.

“Supaya tertata dengan tertib ada bagusnya ditata oleh Pemda agar tidak sembarangan keluarkan KP supaya jangan tereksploitasi secara besar-besaran, eksploitasi atas hasil-hasil tanah air memang dilakukan tapi harus ditata dengan benar,” tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU