Wow.. Rozik Sebut Nasionalisasi Freeport Berandai-andai
Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport (mengenakan batik) (foto: Ain/Seruu.com)
Nasionalisasi kok nanyanya sama Freeport kalau KK (Kontrak Karya) jelas nggak, karena jelas-jelas pemerintah pada waktu itu mengatakan tidak akan ada, menurut saya kok ndak ya rugi nanti malah, secara internasional kan akan jadi masalah, lebih baik nggak berandai-andailah - Rozik B Soetjipto

Bandung, Seruu.com – Kritikan pedas selalu dilontarkan sejumlah tokoh dan pengamat atas keberadaan PT Freeport Indonesia dengan telah banyak kemudahan dan keringanan yang dinikmati oleh para pemegang Kontrak Karya termasuk Freeport di Indonesia. Mulai dari rendahnya royalti, keringanan pajak dan pengembalian investasi jika terjadi kerugian dalam investasi yang mereka lakukan, sementara minim sekali sumbangsih yang mereka berikan kepada rakyat sampai muncul wacana nasionalisasi Freeport.

Seperti disampaikan Ketua Umum APEMINDO, Poltak Sitanggang pada 11 Oktober 2012 lalu, yang terjadi adalah penundaan renegoisasi, penundaan hilirisasi, penundaan implementasi UU No.4 tahun 2009 dengan alasan apapun merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto meyangkal tegas wacana nasionalisasi Freeport, karena menurutnya pemerintah pernah mengatakan tidak akan ada nasionalisasi, yang dipastikan malah akan merugikan negara. Dan secara internasional otomatis berpotensi menimbulkan masalah.

“Nasionalisasi kok nanyanya sama Freeport kalau KK (Kontrak Karya) jelas nggak, karena jelas-jelas pemerintah pada waktu itu mengatakan tidak akan ada, menurut saya kok ndak ya rugi nanti malah, secara internasional kan akan jadi masalah, lebih baik nggak berandai-andailah,” kata Rozik ketika ditemui Seruu.com di Bandung, Jumat (7/12/2012).

Disinggung mengenai ucapan Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon bahwa renegosiasi membuktikan pemerintah tidak pernah serius untuk kembali menuntut kedaulatan negara. Padahal sudah jelas ditegaskan dalam UU Minerba No 4 tahun 2009 pasal 169 c, namun tidak ada keberanian dari pemerintah. Hingga sudah seharusnya perusahaan kontrak karya dinyatakan ilegal.

"Coba dalam UU Minerba sudah ada, seharusnya KK itu sekarang statusnya ilegal, dasar hukumnya apa? UU Minerba itu kan sudah memberi ketegasan, mana bisa tafsir UU kalau kita selalu tafsir dan tafsirannya dituang pada aturan di bawahnya. Ini cara carut-marut pengelolaan SDA di Indonesia, dan semua serba bisnis as usual dan Business to Government jadinya. Sepanjang negeri ini kongkalikong sudahlah," tegas Effendi ketika ditemui Seruu.com usai RDP di ruang rapat Komisi VII DPR RI , Senin kemarin (3/12/12)

Ini dia penjelasan Rozik, “Ya ilegal sih nggak ya, namanya renegosiasi kan panjang pendeknya tergantung kesepakatan. Karena kontrak karya kan ada ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak, pada waktu ditandatangani 1991 dan sekarang ada kesepakatan mereview kembali sampai ketemu rumusannya. Yang menurut saya sudah mengarah pada sesuatu yang disepakati cuma secara resmi masih menunggu dari pemerintah.”

Kontrak karya Freeport sendiri ditandatangani pada 1967 untuk masa 30 tahun terakhir. Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Dan pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada 2041.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU