IHCS: Royalti 3,75% Yang Disepakati Freeport adalah Melanggar Hukum
Ilustrasi (Ist)
Dalam konsteks renegosiasi, seharusnya PTFI tetap harus membayar kekurangan pembayaran royalti emas yang selama ini hanya 1 % dan kedepannya Pemerintah harus menuntut PTFI membayar royalti emas lebih dari 3,75% mengingat laba tertinggi dan akumulasi modal yang telah diperoleh selama ini - IHCS

Jakarta, Seruu.com - Telah diungkapkan Rozik B Soetjipto Presiden Direktur PT Freeport ketika ditemui Seruu.com di sela-sela sarasehan Asosiasi Ahli Metalurgi Indonesia di Bandung, Jumat (7/12/2012) lalu, pihaknya mengaku bahwa Freeport telah sepakat membayar royalti untuk emas sesuai pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.

Namun menurut IHCS ((Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) besaran 3,75% yang disepakati yang diatur dalam PP 45 tahun 2003 adalah untuk menghindar dari Perbuatan Melawan Hukum seperti yang digugat oleh IHCS, karena seharusnya Freeport membayar royalti sebesar itu sejak tahun 2003.

"Dalam konsteks renegosiasi, seharusnya PTFI tetap harus membayar kekurangan pembayaran royalti emas yang selama ini hanya 1 % dan kedepannya Pemerintah harus menuntut PTFI membayar royalti emas lebih dari 3,75% mengingat laba tertinggi dan akumulasi modal yang telah diperoleh selama ini," tegas Gunawan Ketua IHCS kepada Seruu.com, Senin (10/12/12).

Dijelaskan Gunawan terhitung sejak tahun 2003 hingga 2010 kekuarangan pembayaran royaltif emas PTFI sebesar US$ 20256.179.405.00. Dan konsekuensi hukumnya kontrak karya Freeport tidak sah sejak tahun 2003. Maka sebagai bukti menentang Freeport yang telah melanggar 5 hari lalu IHCS menyerahkan Memori Banding. Dan aksi hukum ini secara politik sebagai protes atas kelambanan renegosiasi KK PTFI & secara hukum sebagai keberatan atas Putusan PN Jaksel No: 331/Pdt.G/2012/PN.jkt.sel

Ia memaparkan, dalam Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 pasal 33 memberikan mandat Hak Menguasai Negara atas kekayaan alam untuk melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya jika ada pengusahaan sumber-sumber agraria diantaranya tambang tidak memberi sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pemerintah harus melakukan pengurusan dan DPR melakukan pengawasan, bentuknya berupa renegosiasi kontrak pertambangan.

"Praktis hal tersebut tidak pernah dilakukan pemerintah dan DPR yang ada malah liberalisasi pertambangan. Tanpa desakan masyarakat pemerintah tidak mengagendakan renegosiasi, itulah mengapa renegosiasi terlambat dan karena keengganan perusahan-perusahaan transnasional di bidang pertambangan, maka renegosiasi berjalan lambat. Padahal pemerintah punya kapasitas besar untuk melakukan renegosiasi guna menegakan kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat," tuturnya.

Pihaknya menyebut pemerintah melanggar mandat konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, dimana semua kontrak berdasar dan bersumber hukum Indonesia. Pemerintah juga mengabaikan tuntutan kemakmuran dan kedaulatan rakyat. Sehingga bila renegosiasi lambat, apalagi gagal, maka sama halnya pemerintah mengabaikan konstitusi, Hukum Nasional, HAM, dan kedaulatan rakyat. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU