Berikut Materi Memori Banding IHCS
Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan (Dok. Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) akhirnya menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/12) kemarin terkait Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan mengatakan IHCS degan tegas menolak putusan Majelis Hakim yang menyatakan IHCS mempergunakan mekanisme gugatan legal standing yang notabene muaranya adalah untuk membela kepentingan masyarakat luas.

"Ternyata gugatannya adalah menyangkut KK yang dibuat antara Pemerintah RI dengan PTFI yang ada di ranah perdata dan tidak ada sangkut pautnya dengn HAM, sehingga IHCS sebagai LSM tujuan dan fungsi organisasinya menyangkut HAM adalah tidak mempunyai legal standing," ujarnya.

Berikut Materi Memori Banding IHCS:

1. Majelis Hakim keliru memahami makna dan mekanisme legal standing; KK PTFI tidak sekedar masalah perdata antara Pemerintah RI dengan PTFI, tetapi persoalan publik, karena ditandatangani oleh pejabat publik dan menyangkut kepentingan publik atas kekayaan alam. Maka jika ada kerugian publik, organisasi masyarakat punya Hak Gugat Organisasi. Kini dalam perkembangan hukum di Indonesia legal standing tidak hanya untuk bidang-bidang tertentu saja.

2. IHCS nyata dan berdasar hukum untuk mengajukan legal standing: IHCS berbadan hukum, berfungsi mengadvokasi kebijakan publik, demokrasitisasi, membela HAM, pembaruan sistem ekopol, hukum & keamanan & legal standing IHCS diterima di Mahkamah Konstitusi

3. Majelis Hakim tidak memahami bahwa kepentingan masyarakat luas adalah HAM, HAM adalah hak-hak warga negara dimana negara dituntut melakukan realisasi progresif pemenuhan HAM. UUD 45 pasal 23 dan 33 mengamanatkan Keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat & kekayaan alam dikuasai negara utk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KK PTFI jelas terkait dengan pendapatan keuangan negara & pengelolaan kekayaan alam.

4.. IHCS memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pemberlakukan KK antara Pemerintah RI dengan PTFI. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur pihak lain yang dirugikan oleh sebuah perjanjian bisa menuntut ganti rugi. Dan total kerugian karena PTFI hanya bayar royalti emas 1% dr th 2003-10 sbesar $ 20256.179.405.00. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU