Dewi Aryani: Pemerintah Harus Terbuka Biaya C & C
Dewi Aryani (Dok.Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Bantahan Dirjen Minerba Thamrin Sihite atas pernyataan Bupati Kutai Timur Isran Noor yang menyebut C & C hanya dimanfaatkan oleh oknum pusat sebagai ATM dan mengambil keuntungan dari pengusaha di daerah, dengan mempersulit birokrasi sampai membuat investor terkatung-katung. Terpatahkan dengan pernyataan salah satu investor tambang dari Jerman, Raymond Malcolm yang merupakan CEO PT STERN.

Raymond yang mengaku kini ia dan sesama investor lain dari Jerman, kurang lebih yang tengah berinvestasi di pertambangan mangan telah mengeluarkan biaya jutaan dolar hanya untuk mengurus sertifikat C & C. Bahkan setelah stop beroperasi selama 6 bulan, kini IUP yang ia jadikan lahan investasi belum juga mendapatkan ijin ekspor meski telah dinyatakan C & C pada Oktober lalu.

"Semua investor dari Jerman mundur sudah ada 3 yang mundur, malah jadi masalah pribadi karena mereka saya yang bawa. Waktu ngurus C & C ada broker ini, ada broker ini, kenapa harganya yang satu bilang 1 juta, yang 1 bilang 100 juta. Kita mau IUPK saja budgetnya 100 sampai 500 juta sampai 1 milyar, malah kemarin teman ada sampai 1,5 milyar baru keluar kuota ekspor. Jadi pemerintah bikin satu pintu di website untuk urus ini, biar jelas otomatis, jadi aplikasi jelas dan tidak akan jadi korupsi," tegas Raymond kepada Seruu.com, Selasa (11/12/2012).

Komentari adanya pungli dalam pengurusan sertifikat C & C di Ditjen Minerba, politisi PDIP Dewi Aryani berikan kritikan pedas akan kinerja pemerintah ini. Ia menyebut penyalahgunaan tersebut adalah bentuk kelemahan pemerintah yang tidak serius melaksanakan apa yang tertera dalam undang-undang.

Bagi anggota Komisi VII DPR RI ini, urusan C & C adalah persoalan teknis, sehingga mekanisme dan biaya-biaya administrasinya harus diumumkan terbuka.

"Semua klasifikasinya harus jelas dan terbuka sehingga tidak ada yang main mata selama proses C & C berjalan. Nyatanya pemerintah lemah, tidak jeli melihat berbagai kemungkinan yang terjadi dan menjadi efek domino kebijakan yang mereka keluarkan," kata Dewi kepada Seruu.com, Selasa (11/12/12).

Dewi bahkan menegaskan selama ini semua kebijakan pemerintah sektor ESDM terkesan terburu-buru, dan tidak tidak melibatkan stake holder untuk diminta pertimbangan-pertimbangannya di luar urusan teknis yang juga harus dikaji terlebih dahulu.

Dalam C & C ini menurutnya keterbukaan akan menjadi nilai positif bagi investor dan dunia usaha. Karena birokrasi yang transparan akan membuat semua pemangku kepentingan paham terhadap hak dan kewajiban masing-masing, jika perlu keterbukaan ini diumumkan di publik melalui media nasional dan internasional.

"Pemerintah ini bandel, tidak peka terhadap situasi yang terjadi. Pungli kan dimana-mana, makanya birokrasi kita sudah parah. Harus direform, salah satunya dengan keterbukaan soal biaya-biaya pengurusan C & C," tandasnya.

Ia meminta kepada pengusaha juga investor agar tidak terbawa arus dan berani terbuka agar terjadi pembenahan dalam birokrasi, " mestinya terbuka saja, kan pengusaha yang bersih pasti berani mempermasalahkan hal-hal seperti ini," tutup Dewi. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU