Mantan Hakim MK : Penahanan Salinan Amar Putusan ANI Harus Diungkap!
Maruarar Siahaan (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com – Setelah diputus sebagian pada tanggal 12 September 2012 atas judisial review Permen ESDM No 7 tahun 2012 yang diajukan APKASI dan ANI (Asosiasi Nikel Indonesia), terhitung telah tiga bulan salinan amar putusan belum dikirim pada semua pihak yang berperkara juga dipublish pada publik oleh Mahkamah Agung (MA).

Sempat diakui oleh Ketua Umum ANI, Shelby Ihsan pada Rabu (14/11/2012),  pihaknya sengaja meminta salinan amar Putusan ditahan di MA untuk sementara. Tidak hanya itu, Shelby mengatakan ANI telah menerima salinan amar putusan namun tidak ingin mempublish sebelum terbentuk Tim Nasional untuk mengatur ekspor mineral mentah yang akan menciptakan situasi pertambangan yang lebih kondusif dan teratur.

Mengetahui fakta ini mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan memberikan warning kepada MA bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah bahwa Permen ESDM tersebut merupakan produk turunan dari UU Minerba no 4 tahun 2009 yang menyangkut kepentingan umum dan berlaku luas, juga menyangkut pemerintahan yang seharusnya merubah tehnis maupun tata cara. MA dalam proses pengujian judisial seharusnya meniru MK, tapi nyatanya dikatakan Maruarar itu belum terlaksana.

“Putusan itu mengeluarkan perintah, dan sekarang kapan keluar amarnya, padahal amar tersebut mengikat sejak diumumkan putusan”, ucap Maruarar ketika dihubungi Seruu.com sore kemarin, Rabu (12/12/2012).

Menurut Maruarar, putusan MA untuk dikatakan mengikat harus ada pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan itu yang sebenarnya prosedur pada peradilan umum. Namun karena di MA dibedakan dari perkara biasa maka sejak diberitahukan kepada para pihak akan mengikat.

“Ini menjadi kesulitan besar, mekanismenya sebenarnya judisial review tidak di MA tapi di PN pun bisa, tapi metode mereka tetap melalui pemberitahuan seperti itu. Yang saya pikir ini judisial review, kalau itu diumumkan secara terbuka seperti di MK sejak diputuskan dia mengikat semua pihak harusnya. Tapi kalau tidak akan  menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh MA”, jelasnya.

Terkait penuturan Shelby Ihsan, Maruarar menegaskan bahwa pernyataan Shelby yang sengaja meminta MA menahan salinan tersebut jelas tindakan melanggar hukum. Ia mengimbau kepada ANI untuk segera mengeluarkan salinan tersebut yang sudah bertentangan dengan tugas MA sendiri. Namun pihaknya yakin bukan MA yang terlibat langsung dalam transaksi ini bila nyata ada kesengajaan menahan amar.

“Itu tidak boleh, itu melanggar hukum kalau ada yang sengaja untuk menahan. Keluarkan dulu salinan amar putusan, karena itu bertentangan dengan sendirinya, putusan itu menyelesaikan sengketa tetapi ketentuan dia mengikat.Itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tugasnya sendiri kalau MA biarkan itu. Tapi saya yakin itu tidak mungkin dilakukan MA mungkin hanya di level-level staf, itu tidak resmi. Tapi statement dari Shelby sendiri harus diungkapkan”, tandasnya. [Ain]

KOMENTAR SERUU