Maruarar: Putusan MA Atas Uji Materi ANI Bisa Batal Dengan Sendirinya!
Maruarar Siahaan (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com – Rencana Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyampaikan surat keberatan kepada Mahkamah Agung atas putusan MA terhadap uji materi Permen ESDM nomor 7 tahun 2012 yang diajukan oleh APKASI dan ANI belum ada kemajuan, ini disebabkan hingga hari ini Kepala Biro HUkum KESDM belum mendapat salinan amar dari MA.

Judisial review atas Permen 7 diajukan APKASI dan ANI pada 12 April 2012 dengan register 9 P/HUM/2012 dan nomor register 10 P/HUM/2012 di antaranya, Pasal 8 ayat 2, 3 dan 4; Pasal 9 ayat 3; Pasal 10 ayat 1 dan 2; Pasal 16 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5; Pasal 19; Pasal 20 ayat 1 dan 2; Pasal 21; Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3; serta Pasal 23 ayat 2 dan 3. Dan pada 12 September 2012 lalu pengajuan tersebut telah diputus Kabul sebagian dengan membatalkan pasal-pasal dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yaitu terkait kewenangan (Pasal 8 ayat 3, Pasal ayat 3, Pasal 10 ayat 1 dan terkait larangan ekspor (Pasal 21).

Belum diterimanya amar tersebut membuat KESDM sebagai tergugat menganggap putusan tersebut tidak pernah ada, bahkan disebut hanya rumor melihat lama jangka waktu dipublishnya salinan meskipun telah diputus 3 bulan lalu. Meski mengaku telah siap dengan draft peraturan baru pengganti 4 pasal yang dibatalkan oleh MA, namun ESDM menyatakan belum ada rencana menggugat ANI maupun MA atas pernyataan ANI yang sengaja meminta MA menahan salinan amar.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan mengimbau kepada KESDM agar segera menempuh langkah hukum mengingat Permen ESDM menyangkut regulasi publik, menurutnya langkah hukum yang bisa ditempuh saat ini adalah menulis surat langsung kepada pimpinan MA yang berisi pernyataan dari ANI sangat bertentangan dengan kepastian hukum yang dibutuhkan dengan lahirnya putusan MA, sehingga jika terjadi kecurangan tugas dari MA bisa segera ditertibkan.

“Apa yang disebutkan peraturan itu ada untuk semua berlakunya, KESDM harus menulis surat agar cepat diatasi oknum-oknum kecil yang melakukan dan dimanfaatkan oleh ANI. Langkah ESDM betul, tapi apa hal seperti itu terus dibenarkan? Disini berbeda kepentingan ESDM, karena mereka menginginkan itu (raw material-red) tidak boleh diekspor”, ujar Maruarar Siahaan kepada Seruu.com, Kamis (13/12/2012).

Maruarar juga membenarkan bila ESDM mengajukan surat keberatan kepada MA berdasar UU tentang  MK No 24 tahun 2003 pasal 55, dimana bila peraturan di atas Permen ESDM yaitu UU Minerba nomor 4 tahun 2009 sedang diuji di Mahkamah Konstitusi maka MA tidak diperbolehkan memberikan putusan, dan bila sudah dikeluarkan putusan oleh MA Maruarar menyebut putusan tersebut batal dengan sendirinya.

“Selama MK tidak mengambil putusan tentang Permen-nya betul itu dan akan batal dengan sendirinya, tapi cek dulu tanggalnya untuk memperkuat statement. Pada waktu proses pengujian itu masuk dipastikan tidak ada permohonan judisial review UU Minerba dengan konteks yang sama. Pertanyaannya sejak masuk permohonan di MK aturannya MK mengirimkan 1 salinan permohonan ke MA untuk dihentikan proses pengujian peraturan di bawah UU yang dilakukan atau masuk di MA. Maka harus dicek akurasinya ke MK dulu”, papar Maruarar.

Maruarar menegaskan bila telah dikonfirm ke MK dan dinyatakan uji materi UU Minerba masih dalam proses dan belum diputus oleh MK kemudian MA melakukan pengujian dan memutus jelas itu bertentangan dengan pasal 55.
 
“Tanyakan apa benar sudah diberitahukan pada MA pasal berapa, apa permohonan itu menyangkut UU itu dan yang relevan dengan PP yang diputus MA yang mana, pasal berapa saja. Kalau sampai memiliki konteks sama ia batal dengan sendirinya karena bertentangan dengan UU, jelas ia memutus saat proses sedang berjalan”, pungkasnya. [Ain]

KOMENTAR SERUU