IGJ Sebut SBY dan Wacik Khianati UUD 45: 'Keduanya Harus Ditangkap'
Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng (Foto: Ain/ Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Pasca dibubarkannya BP Migas melalui putusan MK, secara otomatis pengelolaan Migas diserahkan kembali kepada Pemerintah yaitu Kementrian ESDM dan dibentuklah tim kerja sementara atau SKSP Migas. Kebijakan ini memang menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pengamat pertambangan dan migas salah satunya Institute for Global Justice (IGJ), dikatakan Direktur Eksekutif IGJ Salamuddin Daeng, kebijakan Presiden SBY yg mengeluarkan perpres ttg pembentukan Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (UPKUH Migas) dan kebijakan ESDM yg membentuk lembaga pengganti BP migas adalah ilegal dan tidak konstitusional karena melanggar UUD 1945 dan Putusan MK.

Menurut Daeng, judicial review  UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dengan putusan membubarkan BP migas yang merupakan jantung dari UU Migas semata demi menjalankan  konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945,

"Dalam pertimbangan putusan MK disebutkan bahwa  migas harus sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk harus dikuasai negara dalam tiga tingkatan. Tingkat I negara harus melakukan pengelolaan secara langsung, II membuat kebijakan dan pengurusan dan III pengaturan dan pengawasan", jelas Daeng, Jumat (14/12/12).

Sesuai putusan MK seharusnya pemerintah melakukan dengan cara memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola usaha migas pada sektor hulu. Dan BUMN itulah yang melakukan kontrak kerjasama dengan BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, badan usaha swasta atau badan usaha tetap.

"Kontrak migas harus merupakan kontrak  yang bersifat publik. Selama ini kontrak antara negara dan korporasi minyak nasional dan asing adalah kontrak privat, sehingga menyebabkan negara dalam kedudukan yang setara dengan swasta nasional maupun asing. Akhirnya negara dan pemerintah dapat digugat melalui arbitrase atas pelanggaran kontrak", ucap Daeng.

Lebih lanjut, Daeng mengatakan semestinya  kontrak privat dilakukan dibawah kontrak publik. Negara melakukan kontrak publik dengan Pertamina atau BUMN migas lainnya terlebih dahulu, baru perusahaan publik tersebut membuat kontrak dengan swasta lainnya baik nasional maupun asing.

"Kebijakan SBY  membentuk UPKUH Migas dan membentuk lembaga yang mereka sebut  New BP migas adalah penghianatan terhadap konstitusi. SBY dan Jero Wacik harus diberhentikan, ditangkap akibat kebijakan dan perbuatannya", tutup Daeng.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU