Direktur IRESS: Siapapun Pengganti BP Migas Jangan Salahi Konstitusi
Direktur IRESS, Marwan Batubara turut berpartisipasi dalam aksi Petisi Mahakam Untuk Rakyat di Jalan Merdeka Utara , Rabu (18/10/2012) kemarin (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Belum rampungnya RUU Migas yang juga mengatur pembentukan lembaga baru pengganti BP Migas sebagai pengelola migas nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas hingga kini masih menjadi kontroversi. Menurut Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara, dalam Ini amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945  gamblang menyatakan SDA dikuasai negara dan dilakukan melalui BUMN. Memang dibutuhkan pembahasan hingga tuntas  BUMN apa yang akan mengganti posisi BP Migas yang kini sementara dipegang SKSP Migas dan diketuai Jero Wacik, apakah yang sudah ada atau membentuk baru lagi.

Marwan menjelaskan, dilihat dari banyak negara umumnya pengelolaan Migas negara  cuma punya satu BUMN, dan hanya China juga Norwegia yang memiliki dua BUMN. Maka hal ini akan menjadi lebih efisien lebih kompetitif, berbeda konteks menurutnya jika berbicara KKN atau moral hajat yang jelas adalah masalah governance. Dan ini yang selama ini menjadi indikator skeptisnya pemerintah bila Pertamina menjadi pengganti BP Migas.

"Supaya Pertamina jalankan both coverage government salah satunya dibuat menjadi non lifted public company, kalau bicara pengelolaan migas itu kan bicara governance. Mau ditaruh dimanapun kalau governance nya nggak beres, di satu sisi ada moral hajat di sisi lain itu selalu akan bermasalah, dulu Pertamina kelola kontrak-kontrak migas lalu orang menyalahkan Pertamina padahal yang salah Menteri dan Presiden yang membiarkan saja ada KKN disana", jelas Marwan kepada Seruu.com, Sabtu (15/12/2012).

Kenyataan terjadi saat sekarang dipindahkan ke BP Migas, terbukti temuan BPK begitu banyak setiap tahun ada kerugian triliunan bahkan asing menjadi dominan. Maka ia menyebut masalahnya bukan di sistem tapi moral dari penyelenggara negara, maka jika mau konsisten harusnya dikembalikan ke konstitusi dan apa yang berlaku secara umum di dunia.

Begitu pula ramainya perdebatan agar memisahkan antara regulator juga player, yang Ia katakan sudah dipisah sejak dulu. Namun pemisahan ini dinilai Marwan menjadi isu yang ramai didengung-dengungkan oleh oknum yang mengiginkan BP Migas dan KKN nya berlangsung, "dulu regulatornya departement pertambangan, jadi jangan terus kita percaya itu statement bahwa ini kalau nanti Pertamina jadi regulator dan player. Saya kira itu tidak benar dan bisa diatur yang direguler itu yang mana yang sifatnya bisnis kontraktual ke Pertamina, atur aja dengan baik. Siapa yang lebih dominan atur dan penguasaan ya Pemerintah, dan DPR dengan UU buatlah yang bagus tapi jangan justru langgar konstitusi yaitu BUMN", paparnya.

Selanjutnya bagi Marwan harus dlihat apa yang terjadi secara global. Bahwa umumnya negara-negara di dunia yang jalankan migas itu memiliki satu BUMN dan terbukti 17 dari 20 perusahaan minyak dunia itu yang terbesar adalah BUMN, jadi BUMN itu menguasai 77% cadangan minyak dunia. Tergantung mana yang akan dipilih, jangan agendanya ada masalah moral lalu mencari-cari sistem yang menyimpang dari konstitusi, faedah yang berlaku umum. Terlebih ada provokasi jika akan ada konflik antara regulator dan player.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU