Ada Misskoordinasi Antara Ditjen Minerba & Kabiro ESDM Soal Putusan MA
Dirjen Minerba Thamrin Sihite memberikan keterangan kepada wartawan di kantor ESDM, Senin (17/12/12) (Foto: Ain/Seruu.com)
Salinan MA itu belum tahu, kita belum terima, kalau kita yakin bahwa itu nggak ada - Thamrin Sihite

Jakarta, Seruu.com - Salinan amar putusan MA atas uji materi Permen ESDM nomor 7 tahun 2012 yang diputus kabul sebagian dengan dibatalkannya 4 pasal oleh Mahkamah Agung RI dan diajukan oleh APKASI dan ANI pada April 2012 yang  diputus pada 12 September 2012 lalu  hingga minggu ketiga bulan Desember ini belum juga dipublish salinan amar putusan oleh MA.

Meski demikian Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto mengaku telah menyiapkan draft peraturan pengganti 4 pasal tersebut bila memang resmi dibatalkan oleh MA. Namun sayang, meski Susyanto menyatakan draft tersebut telah siap ungkapan berbeda justru disampaikan Dirjen Minerba Thamrin Sihite ketika ditemui seusai penyerahan DIPA di KESDM sore tadi. Thamrin mengaku belum mengetahui putusan tersebut bahkan menganggap tidak ada.

"Salinan MA itu belum tahu, kita belum terima, kalau kita yakin bahwa itu nggak ada," singkatnya ketika dikonfirmasi wartwan di kantor ESDM, Senin (17/12/12).

Thamrin tidak hanya menganggap salinan tersebut tidak ada, tapi juga baru membicarakan rencana mengeluarkan peraturan baru pengganti 4 pasal tersebut. Padahal Kabiro Hukum ESDM sebelumnya telah menegaskan bahwa pearaturan pengganti tersebut sudah siap dan hanya menunggu salinan amar diterima ESDM.

"Karena kita di lembaran di negara sudah ada, udah itu dicek di MA nggak ada jawaban. Kalau kita sendiri proses itu semua pihak silahkan aja proses, tapi yang disebut pengendalian ekspor itu tugas kita sesuai dengan UU. Jadi kalau toh itu nanti betul-betul keluar kita harus ada permen baru, kalau nggak melakukan itu kita salah. Kita belum tahu upaya hukumnya, yangjelas bakal banding", jelas Thamrin.

Susyanto sendiri telah memberikan statement tentang permen pengganti tersebut jauh hari pada bulan November. Ia juga memastikan langkah pertama yang akan ditempuh pasca dikirimkan salinan amar putusan adalah pengajuan surat keberatan kepada MA berdasar UU tentang  MK No 24 tahun 2003 pasal 55.

"Itu akan kami tempuh kalau sudah ada putusan resmi, kita akan minta keberatan pada MA berdasar UU no 24 tahun 2003 tentang MK. Karena resminya belum kita pegang, konfirmasi ke MA nggak perlu kita tunggu, kita anggap putusan itu nggak ada sampai sekarang. Tapi kita sudah siapin draftnya, kita sudah siap kita nunggu putusan aja," ucap Kepala Biro Hukum Kementrian ESDM Susyanto kepada Seruu.com, Selasa (20/11/2012). [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU