Thamrin: Kemajuan Renegosiasi Jangan Hanya Dilihat Dari Angka Dong!
Dirjen Minerba Thamrin Sihite (Foto: Aini/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Berulang kali diberitakan di media tidak ada kemajuan dari renegosiasi perusahaan kontrak karya karena belum rampung dan tidak ada keterbukaan dari progres renegosiasi, Dirjen Minerba KESDM Thamrin Sihite geram. Ia menegaskan agar kemajuan renegosiasi  jangan dilihat hanya dari satu sisi seperti hanya angka royalti dimana perusahaan menyepakati angka yang sama.
 

"Kalau mau melihat kemajuan jangan dilihat hanya 1, 2 atau 3 perusahaan tapi harus dilihat kemajuannya itu dapat kita laksanakan banyak hal, misalkan dari 100 KK itu semua luas wilayah sudah mau cuman kalau pajak dan divestasi kan alot itu. Kita nggak serta merta tanpa satu kajian," tutur Thamrin ketika ditemui seusai penyerahan DIPA di kantor KESDM sore tadi, Senin (17/12/12).

Keekonomisan dalam renegosiasi menurutnya menjadi hal penting yang diperhatikan oleh pengusaha, mengingat concern pengusaha mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam poin  renegosiasi memiliki banyak faktor, bahkan divestasi disebutnya juga mempengaruhi keuntungan royalti.

"Kalau dia ada pengolahan pemurnian itu juga akan mengurangi keuntungan, jadi kalau dilihat dari sisi komprehensif bukan angka. Memang semakin besar semakin bagus royalti itu", kata Thamrin.

Dikonfirmasi tentang hasil renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia Thamrin mengaku hingga kini Freeport masih keberatan dengan kewajiban membangun smelter di dalam negeri yang mereka nilai kurang ekonomis.

"Kita tanya lagi, jangan bicara tidak ekonomis karena tidak ekonomis itu kan jangka pendek dan jangka panjang. Harusnya kalau tidak ekonomis itu mengusulkan ini baru ekonomis kalau...gitu lho, itu baru kita ada niat baik. Jangan bilang tidak ekonomis, kan bisa berbagai faktor bisa dari pajaknya, infrastrukturnya tidak ada, mungkin bisa kita pertimbangkan apa alasan tidak ekonomis, maka kita bentuk fokus group discussion," jelasnya.

Tapi Thamrin tetap mengelak disinggung besaran angka royalti yang diminta pemerintah dari tambang emas raksasa itu, "kalau disebut nanti bisa bahaya karena itu komitmen. Seumpama saya sebutkan 5%,  nanti nggak mau lagi dia 7%," tutup Thamrin.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU