Pengamat: Renegosiasi KK Tidak Bawa Manfaat Untuk Rakyat Indonesia
Anggota Persatuan Ahli Tambang Indonesia (PERHAPI) Budi Santoso (Dok.Seruu.com)
Pernyataan Thamrin apa betul pemerintah lebih banyak untung, apa benar pemerintah dalam konteks untung secara nasional menjadi untung - Budi Santoso

Jakarta, Seruu.com - Menjawab pernyataan Dirjen Minerba Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite pada Senin (17/12/12), yang meminta agar kemajuan renegosiasi kontrak karya jangan dilihat dari satu sisi saja hingga tampak tidak ada kemajuan sama sekali.

Anggota Persatuan Ahli Tambang Indonesia (PERHAPI) Budi Santoso, menegaskan adanya pemikiran ini dikarenakan  ketidakpastian terletak pada pada kebijakan pemerintah itu sendiri yang salah satunya adalah inkonsistensi peraturan-peraturan yang kontradiktif.

Salah satu contoh diberikan Budi terkait statement Thamrin tersebut yang menyebut dalam renegosiasi itu sudah seharusnya perusahaan kontrak karya mendapat untung namun untung negara harus lebih besar, dinilainya menjadi hambatan pertama.

Menurut Budi,  pasar bisa saja diikuti baik langsung maupun tidak langsung artinya perilaku global dan perilaku nasional itu bisa diikuti. Disinilah letak ketidakpastian pemerintah yang belum mampu mengantisipasi atau menangani permasalahan tersebut meski dilihat dari semangat sangatlah positif, namun pada implementasi justru tidak ada yang terealisasi.

"Pernyataan Thamrin apa betul pemerintah lebih banyak untung, apa benar pemerintah dalam konteks untung secara nasional menjadi untung," kata Budi kepada Seruu.com, Rabu (19/12/2012).

Budi berpendapat dari beberapa poin renegosiasi yang salah satunya kewajiban melakukan divestasi, seperti diketahui divestasi perusahaan tambang di Indonesia umumnya go publik artinya kepemilikan tidak hanya kepemilikan 1 orang atau kelompok. Mengapa tidak pemerintah mendorong agar kontral karya go publik di Indonesia yang dinilainya akan lebih positif dibanding hanya isu nasionalisasi kosong.

"Daripada hanya sekedar kepemilikan di Indonesia, tujuan pemerintah kepemilikan itu ada di Indonesia supaya orang Indonesia bisa belajar dari pemilik tambang. Tapi yang terjadi pemiliknya hanya bermain di financial aja nggak belajar tambang sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai," tuturnya.

Ia menambahkan, kepemilikan atas perusahaan kontrak karya sebetulnya tidak penting apakah nasional atau asing namun yang penting adalah manfaat ekonomi yaitu supply nasional, kebutuhan nasional, pemenuhan standart kompetensi, multiplier effect, kenaikan pajak, pendapatan pemerintah naik, lowongan kerja naik, dan devisa naik.

Tidak hanya itu kepemilikan dikhawatirkan malah jatuh ke tangan pembuat kebijakan sendiri. Maka menurut hematnya patut dievaluasi dalam konteks negosiasi KK, kepemilikan akhirnya jatuh ke siapa, divestasi siapa saja yang berperan dalam membuat peraturan.

"Kalau ini tidak dilakukan transparan, akhirnya kontraknya menjadi kontraproduktif. Karena disamping menakut-nakuti investor asing, akhirnya jatuh ke interest pihak-pihak tertentu yang mengatas namakan rakyat indonesia.  Renegosiasi ini tidak memberi manfaat besar pada rakyat Indonesia karena tidak transparan," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU