Ryad Chairil: Revisi UU Migas Harus Hilangkan 'Pengkerdilan' BPH Migas
Seminar Tata Kelola Industri Hilir Migas Masa Depan Grand Kemang Hotel Jakarta, Rabu (19/12/12) (Foto: Ain/Seruu.com)
UU Migas mengamanahkan kepada BP Migas untuk penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) sekaligus mengawasi serta mengendalikan operasional KKS tersebut. Sedangkan BPH Migas ditugasi sebagai badan yang mengatur pelaksanaan Industri Hilir Migas yakni pengangkutan, penyimpangan, pengelolaan dan tata niaga Migas - Ryad Chairil

Jakarta, Seruu.com - Berkembangnya stigma bahwa BPH Migas bertugas menangkap para penyelundup BBM, pengoplos BBM di SPBU dan penyelewengan migas lainnya padahal tugas tersebut sudah menjadi kewajiban penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan juga aparat lainnya sebagai akibat adanya "pengkerdilan" tupoksi BPH Migas.

Telah  diatur dalam UU Migas pengalihan fungsi dan kewenangan pengaturan dan pengawasan pemerintah kepada BPH Migas. Ini berarti  fungsi dan kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksankan secara terintegratif oleh BPH Migas. Hal ini dikemukakan Pengamat Energi dan Pertambangan Ryad Chairil dalam seminar Tata Kelola Industri Hilir Migas Masa Depan, di Jakarta, Rabu (19/12/12).

"UU Migas mengamanahkan kepada BP Migas untuk penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) sekaligus mengawasi serta mengendalikan operasional KKS tersebut. Sedangkan BPH Migas ditugasi sebagai badan yang mengatur pelaksanaan Industri Hilir Migas yakni pengangkutan, penyimpangan, pengelolaan dan tata niaga Migas," jelas Ryad dalam paparannya, di Grand Kemang Hotel Jakarta, Rabu (19/12/12).

Dengan adanya pembubaran BP Migas lewat  putusan MK kemarin, Ryad menegaskan perlunya perubahan dalam pasal UU Migas dengan mengembalikan tupoksi BPH Migas yang tidak boleh hanya sebagai badan yang mengatur pelaksanaan pengaturan gas melalui pipa serta pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM.

"Kembalikan kewenangan BPH Migas pada filosofi awal, karena secara keilmuan urut saya namanya eksploitasi diambil ke bawah naik ke atas, ini harus di restructure dalam UU Migas. Betapa pentingnya, di revisi UU Migas ini yang semoga makin menguatkan posisi BPH Migas," tandasnya.

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana mengatakan, BPH Migas adalah Badan Pengatur suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

BPH juga adalah lembaga negara yang merupakan sebuah Independen Regulatory Agency, tentunya sangat berbeda dengan BP Migas yang dibentuk dengan badan hukum pemerintah dan bertindak mewakili pemerintah dalam melakukan kontrak kontrak (badan usaha dan badan usaha tetap).

"Oleh karena itu MK salah interpretasikan BP Migas, karena BP Migas tidak memegang kedaulatan atas kontrak- kontrak yang ada sebab yang pegang kedaulatan tetap pemerintah. Pengelola migas itu bukan pemerintah dan bukan BUMN tapi tetap entitas lembaga berbadan hukum. Negara hanya diwakili entitas berbadan hukum. Hal ini  agar pemerintah tidak menjadi bulan-bulanan kalau terjadi sengketa internasional,"tutupnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU