• BPH Migas Sanggup Gantikan Posisi SKSP Migas Demi Kedaulatan Energi
  • BPH Migas Sanggup Gantikan Posisi SKSP Migas Demi Kedaulatan Energi
  • BPH Migas Sanggup Gantikan Posisi SKSP Migas Demi Kedaulatan Energi
  • BPH Migas Sanggup Gantikan Posisi SKSP Migas Demi Kedaulatan Energi
  • BPH Migas Sanggup Gantikan Posisi SKSP Migas Demi Kedaulatan Energi
BPH Migas Sanggup Gantikan Posisi SKSP Migas Demi Kedaulatan Energi
Album foto: Fahmi Mathori 3

Jakarta, Seruu.com - Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melalui Putusan MK beberapa waktu lalu sempat membuat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sedikit goncang dengan isu akan dibubarkannya lembaga pengatur hilir Migas ini, yang kini nyatanya justru mengalami "pengkerdilan" tupoksi. 

Sesuai amanah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas BPH Migas memiliki tugas  mengatur pelaksanaan Industri Hilir Migas yakni pengangkutan, penyimpangan, pengelolaan dan tata niaga Migas. Tapi justru stigma yang menyebar di masyarakat BPH Migas adalah pengawas kecurangan pada sektor Migas mulai pencurian, penyelundupan bahkan penyelewengan.

Meski sempat ada kekhawatiran akan dibubarkan, kini BPH Migas semakin yakin melangkah bahkan dengan masih direvisinya UU Migas,  Wakil Kepala BPH Migas Fahmi H Matori yakin tahun depan BPH Migas mampu menggantikan peran SKSP Migas, sehingga menurutnya tidak perlu lagi dibentuk badan baru pengganti BP Migas yang untuk sementara ini dijalankan oleh SKSP Migas.

"Tidak perlu dibentuk badan baru lagi tapi untuk mengembalikan spirit daripada UU 21  th 2001, BPH Migas menjadi badan pengatur di sektor hilir, sektor hilir harus dikembalikan kepada BPH Migas. Cukup disempurnakan tugas pokok dan fungsi, semangat dari founding fathers UU dikembalikan lagi," ungkap Fahmi kepada Seruu.com kemarin, Kamis (20/12/12).

Fahmi menyadari kedaulatan energi beberapa waktu terakhir ini menjadi kacau karena minimnya pengawasan, dan banyaknya penyalahgunaan bahkan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan minyak negara ia anggap berlebihan dalam pendistribusian BBM subsidi.

Ia berjanji tahun depan akan mengembangkan courage nasional mengingat swasta nasional juga banyak, terhitung sampai saat ini sudah 100 badan usaha swasta yang diundang dan beberapa sudah mendaftar kembali.

"Masalah kedaulatan energi orang sampai perang tembak-tembakan hanya untuk mengambil minyak, selama ini orang selalu berpikir pompa bensin-pompa bensin swasta itu adalah minyaknya Pertamina yang ia dagangkan padahal sebetulnya Pertamina itu sendiri nggak punya. Wong stok mereka di dalam negeri ini setengahnya kok, kita jualan di Malaysia susah itu kan omongan orang ngelantur, memenuhi dalam negeri aja susah," ungkapnya.

Fahmi berharap tahun depan makin banyak peran swasta nasional untuk menyalurkan BBM subsidi ke tengah masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pesisir, seperti nelayan, dan ini disosialisasikan terus agar masyarakat yang berada di pedalaman bisa mengkonsumsi BBM subsdidi dengan baik.

"Ini kan total 5000 SPBU, yang 2 ribu lebih sudah ada di Jawa.  Kami ingin tingkatkan peran swasta nasional untuk banyak mengambil peran dalam industri hilir Migas ini," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU