Marwan: Demi Allah Saya Tidak Menerima Fee 10 M dari Pertamina
Direktur IRESS, Marwan Batubara turut berpartisipasi dalam aksi Petisi Mahakam Untuk Rakyat di Jalan Merdeka Utara , Rabu (18/10/2012) kemarin (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Demi Allah, semi rasulullah, ada juga yang nulis di media kita ini adalah orang-orang yang berada di depan demi kepentingan Pertamina. Sekarang juga saya mati kalau saya terima uang dari Pertamina - Marwan Batubara

Jakarta, Seruu.com - Pengujian UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Mahkamah Konstitusi RI yang diajukan 30 tokoh dan 12 ormas di antaranya PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.
 

Dan beberapa tokoh diantaranya, Hasyim Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid, Laode Ida, Hendri Yosodiningrat, dan AM Fatwa. Tokoh-tokoh tersebut menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Dengan dikabulkannya uji materi tersebut yang membuat BP Migas bubar karena dianggap inkonstitusional oleh MK kini menimbulkan spekulasi, bagaimana tidak Marwan Batubara dan Kurtubi yang dikenal keduanya sebagai pengamat pertambangan dan migas yang paling kencang mewacanakan nasionalisasi blok Migas juga mendukung Pertamina sebagai pengganti BP Migas. Pasca dibubarkannya BP Migas yang dianggap menjadi goal besar para penandatangan petisi "Nasionalisasi Blok Migas Indonesia" ini dituding menerima fee atas keberhasilan mereka senilai Rp 10 milyar/kepala. Marwan-pun menepis tegas  tudingan miring tersebut.

"Demi Allah, semi rasulullah, ada juga yang nulis di media kita ini adalah orang-orang yang berada di depan demi kepentingan Pertamina. Sekarang juga saya mati kalau saya terima uang dari Pertamina,"tegas Marwan saat dikonfirmasi Seruu.com semalam, Sabtu (22/12/12).

Meski geram, ia memaklumi tudingan ini muncul karena orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk menjalankan korupsi, dan akhirnya mengasumsikan orang itu sama semua. Padahal jelas atas putusan MK tersebut dijelaskan apa yang diatur konstitusi itu haruslah BUMN yang mengelola Migas Nasional.

"Penolakan MK karena itu bukan BUMN,  siapa yang ada selain Pertamina, bisa-bisa aja tapi di seluruh dunia hanya 1 BUMN yang didukung agar ia efisisen dan efektif. Pertama prinsipnya berdasar konstitusi, kedua cuma 1 BUMN. Karena kalau membuat lembaga baru lagi anda perlu banyak sekali energi dan uang," tuturnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif IRESS ini menjelaskan dilihat dari banyak negara umumnya pengelolaan Migas negara cuma punya satu BUMN, dan hanya China juga Norwegia yang memiliki dua BUMN. Maka hal ini akan menjadi lebih efisien lebih kompetitif, berbeda konteks menurutnya jika berbicara KKN atau moral hajat yang jelas adalah masalah governance. Dan ini yang selama ini menjadi indikator skeptisnya pemerintah bila Pertamina menjadi pengganti BP Migas.

"Supaya Pertamina jalankan both coverage government salah satunya dibuat menjadi non lifted public company, kalau bicara pengelolaan migas itu kan bicara governance. Mau ditaruh dimanapun kalau governance nya nggak beres, di satu sisi ada moral hajat di sisi lain itu selalu akan bermasalah, dulu Pertamina kelola kontrak-kontrak migas lalu orang menyalahkan Pertamina padahal yang salah Menteri dan Presiden yang membiarkan saja ada KKN disana," jelas Marwan kepada Seruu.com, Sabtu (15/12/2012). [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU