Refleksi Akhir Tahun Kementerian ESDM tahun 2012
Konferensi Pers Kinerja ESDM Satu Tahun di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (26/12/2012) -- Foto: Dhanny Krisnadhy/ Seruu.com

Jakarta, Seruu.com – Pada tahun 2012, sektor ESDM mencatatkan perkiraan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 415,20 Triliun. Angka ini mencapai 103 % dari target penerimaan pada APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp 404,68 T.

Sedang dibanding dengan realisasi 2011 sebesar Rp 387,97 T, angka tersebut mencapai 107 %. Persen. Sub sektor migas masih menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar Rp 289 T (104 % dari target APBN-P).

Berikutnya adalah sub sektor pertambangan umum sebesar Rp 123, 59 T (98 % terhadap target APBN-P), sub sektor panas bumi sebesar Rp 0,74 T (212 % dari target APBN-P) dan lainnya Rp 1,87 T (235 % dari target APBN-P).

Sektor ESDM juga memberikan peran dalam menarik investasi. Pada 2012, perkiraan realisasi investasi mencapai 28,34 Miliar US$. Sub sektor migas juga menjadi penggerak investasi terbesar dengan nilai sebesar 18,21 Miliar US$.
 
Berikutnya sub sektor ketenagalistrikan sebesar 5,62 Miliar US$, minerba sebesar 4,20 Miliar US$ dan EBT sebesar 0,31 Miliar US$. Meski nilai subsidi energi mengalami kecenderungan meningkat, namun neraca sektor ESDM masih positif.

Artinya penerimaan sektor ESDM masih lebih besar dibanding subsidi energi. Pada tahun 2012, untuk subsidi energi sebesar Rp 309,78 T, penerimaan sektor ESDM mencapai Rp 415,2 T. Sedang pada 2013 diperkirakan dari subsidi energi sebesar Rp 272,44 T, penerimaan sektor ESDM mencapai Rp 403,36 T.

Sepanjang tahun 2012 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki banyak isu-isu seputar energy, mineral dan batubara yang tercermin dari regulasi maupun dampak dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang dirangkum Seruu.com dalam refleksi ESDM tahun 2012, diantaranya :

1. Rencana kenaikan BBM

Pertengahan Februari 2012 lalu harga minyak dunia melambung tinggi mencapai US$ 115 per barel hingga membuat presiden SBY mewacanakan kenaikan BBM sampai akhirnya pemerintah dengan DPR mencapai kesepakatan dalam rencana perubahan APBN 2012 khususnya menyangkut subsidi BBM sebesar Rp137 triliun dan juga besaran kompensasi kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.

Kompensasi ini akan disalurkan dalam bentuk bantuan tunai yang rencananya akan diberikan selama delapan bulan sejak keputusan kenaikan diambil. Namun akhirnya dalam menjalankan kesepakatan perubahan pada postur APBN 2012, pemerintah dan DPR sudah sepakat mencabut aturan dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang kenaikan harga BBM di tingkat eceran.

Pemerintah mengutarakan keputusan untuk menaikan BBM memang tidak bisa dihindari, demonstrasi pada (27/3/2012) tidak dapat dibendung,dan di saat yang sama DPR telah menggagendakan menggelar rapat paripurna.

Dalam rapat tersebut salah satunya mengagendakan pembahasan terkait kenaikan harga BBM. Moment itulah yang akan digunakan massa pengunjukrasa yang menolak kenaikan harga BBM untuk menggelar aksi besar-besaran di Dedung DPR/MPR. Hingga disepakati opsi penambahan ayat 6a dalam pasal 7 Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Dimana pemerintah mendapat kewenangan menaikan atau menurunkan harga BBM di saat ada perubahan 15% atau lebih rata-rata selama enam bulan terakhir terhadap ICP. Saat ini, kuota BBM Bersubsidi tahun 2012 sebesar 44,04 juta KL jebol dan terpaksa harus menambah kuota BBM sebesar 1,23 juta KL.

"Saya memang mengakui bahwa sulit sekali masyarakat untuk menghemat BBM," kata Jero saat konferensi pers Kinerja ESDM Satu Tahun di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (26/12/2012).

2. Pengendalian BBM Subsidi

Pasca dibatalkannya kenaikan BBM, presiden Susilo Bambang Yudhoyono seketika mencanangkan 5 gerakan penghematan BBM, diantaranya :

  1. Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, dengan kemajuan teknologi yang sudah ada dimana setiap kendaraan akan didata elektronik. Dalam pengisian BBM maka jumlah BBM yang dibeli akan tercatat secara otomatis hingga konsumsi BBM subsidi dapat dikendalikan secara transparan dan tepat sasaran.
  2. Kendaraan pemerintah, polri, Tentara, BUMD dan BUMN dilarang mengkonsumsi BBM subsidi, dan sebagai penanda dipasang stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang.
  3. Pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan juga dengan pemasangan stiker.
  4. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi
  5. Penghematan listrik dan air di kantor-kantor pemerintahan BUMN dan BUMD serta penerangan jalan yang diberlakukan Juni 2012.


3. Sektor Listrik: Melesetnya FTP I, Inefisiensi PLN, dan Kenaikan Harga Tarif Tenaga Listrik

Melesetnya FTP I: Pemerintah menyatakan target tahap pertama (Fast Track) Program (FTP I) 10.000 MW tahun ini tidak tercapai karena mundurnya beberapa proyek.

Seperti diungkapkan Direktur Jenderal Kelistrikkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman pada 20 Desember lalu, target FTP 1 sampai dengan akhir 2012 sekitar adalah 6.087 MW. Sampai akhir tahun ini diprediksi hanya bisa tercapai sekitar 5.000 MW.

Jarman menyebut, sejak 2009 hingga 16 Mei 2012, realisasi dan target operasional komersial PLTU 10.000 MW, Tahap 1 sudah terealisasikan sekitar 3.790 MW. Dengan rincian pada 2009 masuk 300 MW, 2010 sebesar 300 MW, pada 2011 sebesar 2.560 MW, dan pada Januari-16 Mei 2012 masuk 630 MW.Sedangkan dari yang 17 Mei 2012 hingga Desember 2012 ditargetkan terealisasi sebesar 2.297 MW, sehingga sampai akhir 2012 akan beroperasi sekitar 6.087 MW. Meski nyatanya target tersebut meleset.

Sementara itu, untuk 10.000 MW FTP II, ditargetkan akan selesai pada 2018 (Untuk proyek PLN). Dalam FTP tahap II, komposisi terbesar dari pembangkit listrik panas bumi sebesar 4.900 MW dan PLTA 1.753 MW atau sekitar 69 % berasal dari energi baru terbarukan.

Melesetnya program 10.000 MW dipastikan menjadi indikator utama adanya inefisiensi dalam tubuh PLN mencapai total Rp 93 triliun. Kegagalan proyek ini ditutupi dengan terus menggunakan BBM hingga subsidi untuk PLN meningkat tajam.

Inefisiensi ini telah membocorkan dana APBN sebesar Rp 37 triliun, namun disayangkan meski menyebabkan kerugian negara Kementrian ESDM tidak bisa memberikan punishment apapun karena PLN adalah bagian dari pemerintah. Sementara sanksi hanya dilakukan dalam PLN itu sendiri bukan dari pemerintah, statement tersebut dikemukakan Rudi rubiandini Wakil Menteri ESDM. [ain/er]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU