Refleksi KESDM: Implementasi Kebijakan Pengendalian BBM Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik (Foto: Dhanny Krisnadhy/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.Com - Kebijakan Pengendalian BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2012 ini tidak ada satupun yang terealisasi dengan sempurna. Sebagai gambaran kebijakan dengan kapasitas mesin (CC) dan pemasangan stiker khusus, yang diputuskan akan direalisasikan pemerintah pada awal Mei 2012 telah dipastikan mengalami penundaan karena dianggap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, akan sulit dikontrol sehingga perlu pengkajian lebih dalam dan teknologi yang tepat.

Pemerintah-pun akhirnya mentargetkan dalam program pengendalian ini, konsumsi maksimal BBM bersubsidi pada 2012 hanya sebesar 41,5 juta kiloliter. Angka ini ditetapkan menyusul keputusan menunda pembatasan berdasarkan kapasitas mesin (CC).

Rencana pembatasan dengan melarang mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.500 cc memakai premium subsidi yang gagal diimplementasikan ini membuat Jero Wacik mengeluarkan tiga Permen untuk mencapai target konsumsi 41,5 juta kiloliter tersebut, dimana Permen pertama, melarang seluruh kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD menggunakan BBM subsidi.

Permen larangan usaha pertambangan dan perkebunan memakai BBM subsidi. Dan Permen ketiga menyangkut program konversi bahan bakar gas yang akan dimulai dan dipercepat. Tak tanggung-tanggung Wacik berjanji pada era-nya, konversi BBM ke BBG akan dilaksanakan bukan hanya omong kosong. "Pada era saya, BBG ini tidak hanya omong saja," katanya pada 5 Mei 2012.

Setidaknya ada tiga proyek dari program BBG yang mesti dilakukan Pemerintah saat itu menurutnya, yakni persiapan pasokan gas, pengadaan 14.000 konverter kit dari dalam dan luar negeri, dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Ia mengatakan jika tidak dikendalikan, maka konsumsi BBM bersubsidi akan sampai pada kuota 46-47 juta kiloliter atau jauh di atas asumsi APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter.

Di luar ketiga Permen itu, Wacik juga akan mengeluarkan dua aturan menyangkut penghematan listrik dan air. Permen tersebut berisi larangan kepada PT PLN (Persero) membangkitkan listrik menggunakan BBM mulai Juni 2012, dan mengganti dengan sumber energi baru dan terbarukan.

Saat pelaksanaan, program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk kendaraan pelat merah dengan menempelkan stiker BBM non subsidi dijalankan Agustus telah mengalami kendala. Terlihat dari kualitas stiker yang mudah rusak, padahal pemerintah telah mengucurkan anggaran tidak sedikit untuk membuatnya yaitu Rp 2 miliar. Disamping itu stiker juga mudah mengelupas, warna stiker pengendalian BBM juga mudah pudar.

Kontra dengan program konversi BBM ke BBG yang dijanjikan Jero Wacik yang justru hingga hari ini (30/12/2012) tidak ada realisasi sama sekali dalam artian nihil.

Faktanya seperti dipaparkan anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha, dana yang disediakan dari APBNP-2012 sebesar Rp 1,2 triliun tidak digunakan, bahkan proses tender konverter kit antara persetujuan APBNP dengan sekarang telah memakan waktu sendiri sehingga tidak ada kesempatan membangun infrastruktur.

Satya juga menjelaskan, permasalahan utama dalam konversi ini adalah ketidaksiapan infrastruktur dasar dari pemerintah juga alokasi gas untuk SPBG. Dari beberapa program pengendalian di atas hanya dua program yang dijalankan yaitu pengendalian dengan menggunakan stiker juga penghematan listrik di kantor pemeritahan, namun tidak ada catatan khusus berapa penghematan yang didapat pemerintah atas berjalannya kedua program yang dianggap sejumlah pengamat tidak efektif untuk menekan konsumsi BBM subsidi. [Ain/ er]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU