Refleksi KESDM: Inefisiensi Indikator Dilakukannya Audit BPK
Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero), Dahlan Iskan (Dok. Seruu.com)

Jakarta, Seruu.Com - Geram melihat kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan sebagai tindak lanjut dari temuan audit yang dilakukan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor: 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011 yang telah memberikan gambaran tentang terjadinya kebobrokan, kebocoran hingga miss management dalam tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dimana dipaparkan dalam laporan anggaran tahun 2009/2010, akibat banyaknya penggunaan jenset, negara dirugikan Rp 3 triliun lebih.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon yang terjadi di Aceh yang banyak menggunakan diesel. Penggunaan BBM sebagai energi primer pembangkit listrik di 2011 juga telah merugikan negara Rp37 triliun. Effendi Simbolon dengan tegas menyebut hasil audit tersebut berpotensi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu menurutnya diperlukan parameter audit agar permasalahan bisa terdeteksi secara clear dan terbuka dengan data hasil audit investigasi dari BPK.

Ia-pun membuat panja khusus yaitu “Panja Sektor Hulu Listrik” yang mengggunakan parameter elegan dan baku juga terukur, tak heran dalam 10 bulan saja dana yang ditelan untuk mengaudit PLN mencapai Rp 2 milyar. Panja yang diketuai oleh dirinya ini sengaja dibentuk mengingat DPR tidak memiliki kewenangan sebagai auditor negara.

Meskipun berdasarkan data BPK, Efendi menuturkan Komisi VII bukanlah auditor dan tidak bisa menuduh PLN serta merta tanpa tahu dasarnya, maka dari itu saat didorong mengajukan laporan ke KPK pihaknya meminta waktu untuk mematangkan dulu data yang didapat dan dilanjutkan ke tahap investigasi. Tindak lanjut dari audit tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengundang Menteri ESDM RI dan Menteri BUMN, BP Migas, BPH Migas, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero) dan PT. PGN (Persero).

Dan mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero), Dahlan Iskan tidak hadir bahkan pada pertemuan 24 Oktober 2012, Menteri BUMN ini lagi-lagi mangkir dari pemanggilan Komisi VII. Ketidakhadiran Dahlan berlanjut pada RDP tanggal 03 Desember 2012 yang pada hari itu juga Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Intern dalam rangka mensikapi Realisasi Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan melahirkan beberapa kesimpulan yaitu, Rapat Intern Komisi VII DPR RI yang terdiri dari Sembilan Fraksi menyetujui LHP BPK RI No. 30/auditama VII/ PDTT/09/2011 tanggal 16 September 2011, untuk ditingkatkan menjadi audit investigasi.

Sembari menunggu hasil audit investigasi, Komisi VII DPR RI tetap melakukan klarifikasi kemajuan realisasi tindak lanjut atas LHP BPK RI seperti pada rapat tanggal 8 Oktober 2012. Rapat Intern Komisi VII DPR RI menyetujui untuk mengundang kembali para pihak yang terkait realisasi implementasi atas hasil LHP BPK RI seperti pada rapat tanggal 8 Oktober 2012 yang dilaksanakan pada 5 Desember 2012, pukul 14.00 WIB, serta Rapat Intern Komisi VII DPR RI bersepakat untuk tidak melakukan rapat gabungan dengan Komisi VI DPR RI, karena memiliki agenda yang telah ditetapkan bersama.

Jengah dengan sikap Dahlan Iskan yang pada hari itu kembali absen, sontak Komisi VII gelar rapat internal dengan agenda ketidak hadiran Dahlan Iskan dalam lima kali pemanggilan, tapi hanya sempat datang satu kali. Sikap Dahlan ini dinilai telah menunjukkan itikad tidak baik dari eksekutif dalam berhadapan dengan legistif, serta menghambat fungsi pengawasan DPR RI.

Rapat internal tersebut menghasilkan kesepakatan Komisi VII DPR RI meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk memyampaikan surat keberatan kepada Presiden RI atas tindakan yang mengarah kepada pelecehan DPR RI (contemp of parliament), dimana untuk menindakanjuti pertemuan LHP BPK RI, Rapat Intern Komisi VII DPR RI merencanakan upaya pemanggilan paksa Mantan Dirut PT. PLN (Persero) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena posisi DPR RI sebagai lembaga pengawasan tertinggi dalam melanjutkan hasil temuan audit BPK RI.

Tindakan kontradiktif dilakukan Dahlan yang mengumbar bahkan seolah menantang hasil audit BPK dengan menggembar-gemborkan di media bahwa temuan kerugian negara dalam laporan hasil pemeriksaan BPK senilai Rp37,6 triliun itu masih kecil. Sebab kerugian negara oleh PLN bisa berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Terkait pengadaan genset yang menyebabkan pembengkakan belanja BBM dan tidak melalui tender, Dahlan meminta bukti.

" Saya bilang Rp37,6 triliun itu kurang besar. Mestinya BPK bisa nemu lebih banyak dari itu. Cari dong apa, mana buktinya, bawa ke sini datanya. Kalau memang ada di Kalimantan, ya Kalimantan mana, berapa nilainya dan tahun berapa. Waktu itu kita tidak dapat gas. Pilihannya ada dua, yakni saya harus mematikan listrik se-Jakarta atau harus menggunakan BBM. Saya dihadapkan dengan pilihan itu," bebernya kepada Seruu.com, Kamis (25/10/2012) usai rapat menteri bidang perekonomian di Jakarta.

Seolah ingin menghapuskan citra permusuhan antara dirinya dan politisi PDIP yang kerap dibuat naik pitam atas “kenakalan” Dahlan yang bolak-balik mangkir tapi cuap-cuap banyak di media. Masih dalam suasana Natal, Dahlan Iskan pada Rabu (26/12/12) menyambangi kediaman Effendi Simbolon di Jalan Empang III Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia mengaku sengaja mendatangi karena ingin bertatap muka langsung sekaligus mengucapkan selamat natal kepada Effendi. Namun sayangnya kedatangan Dahlan secara tiba-tiba dan tanpa konfirmasi tidak membuahkan hasil karena Effendi bersama keluarga merayakan Natal di kampung halaman Sumatera Utara. Disebutkan Kepala Humas KBUMN Faisal Halimi, Dahlan diterima oleh 2 orang penjaga rumah yang pada saat yang bersamaan Dahlan juga menyerahkan bingkisan Natal untuk Effendi sekeluarga. [Ain/er]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU