Refleksi KESDM: Nasionalisasi Blok Migas

Jakarta, Seruu.Com - Sekitar 160 masyarakat peduli migas yang terdiri atas pengamat Migas, pemerhati Migas, antara lain Profesor Mohammad Asdar Guru Besar FE Unhas, Prof Mochtar Pabotinggi, Fadel Hasan, Henry Saparini, Pri Agung Rakhmanto, Agus Pambagyo, Kurtubi, Marwan Batubara, dan Faisal Yusra SH (KSPMI), mahasiswa, hingga karyawan Migas menandatangani petisi nasionalisasi kontrak ladang migas di Blok Mahakam, Rabu (10/10/2012) di kantor DPD Senayan, Jakarta.

Petisi ini berisi tuntutan agar blok Mahakam yang sudah 50 tahun dikontrak oleh Total E&P Indonesie Investor Prancis tidak diperpanjang. Petisi juga menuntut agar Blok Mahakam yang kontrakannya jatuh tempo pada 2017 agar dikembalikan kepada negara untuk dinasionalisasi.

Menurut Kurtubi, kontrak yang dijalani Total EP Indonesie sudah 50 tahun yang seharusnya dikembalikan ke NKRI, baik itu aset maupun kandungan di perut buminya karena itu milik Indonesia. Aset di permukaan bumi berupa anjungan lepas pantai, infrastruktur produksi, pipa, dan storagenya itu 100 persen menjadi milik NKRI. Dan jika tahun 2017 jatuh tempo, 50 tahun itu seharusnya sudah cukup bagi Total mengeruk kekayaan migas Indonesia.

Blok Mahakam ini kandungan gasnya luar biasa. Di hilir sudah ditangani 100 persen oleh Pertamina oleh PT Badak, sedang di hulunya masih dikuasai Total si kontraktor asing. Seminggu kemudian 700 orang mendukung petisi blok mahakam diantaranya : Chandra Tirta Wijaya, Marwan Batubara, Prof. Sri-Edi Swasono, Prof.Dr.Romli Atmasasmita SH LLM; Kwik Kian Gie, Dr Kurtubi,M Hatta Taliwang, Suripto, Dr. Hendri Saparini, Prof. Dr Mochtar Pabottingi, Prof. Dr Mukhtasor,Dr Pri Agung Rakhmanto, Dr Anis Baswedan, Dr Iman Sugema, Dr Revrisond Baswir, Dr Fadil Hasan, Dr Erwin Ramedan, Effendi Choirie, Lily Wahid, Nurmawati Bantilan, Adhie Massardi, Dr Irman Putra Sidin, Dr M. Said Didu, Faisal Yusro, Agus Pambagio, Akhmad Khaqim, Dr Syaiful Bahri, Prof Dr M.Asdar, Siti Maimunah, Salamuddin Daeng, Dani Setiawan, Riza Damanik, Fabby Tumewa, Wilman Ramdhani, Edy Mulyadi, Abdullah Shodik, Anjar Dimara Sakti, Sugeng Wiyono, Prof Dr. Ahmad Erani Yustika, Drs.Lalu Sudarmadi MPIA, Rusdianto PP Pemuda Muhammdiyah, Chandra Motik Ketum ILUNI UI, Samuel Koto Mantan Angg DPR RI, KH. Muhammad Ma'mun, Pimp Pesantren Daar El Falaah Mandalawangi Pandeglang Banten, Arif Hidayat Institut Transparansi Kebijakan, DR. Lukman Malanuang, Ir.Rudy Andreas MBA, M.Hasir Sonda, YOSAFATI WARUWU DPP SBSI 1992, Ariady Achmad Mantan Angg DPR RI, UNCU Natsir Ketum GDN Kosgoro, Andi Sabaruddin LSKP Jkt, Manimbang Kahariady, Mokin Santana - Forwarkun, Hariyanto Taslam-Mantan Ang DPR RI, Max Wilar, Iqbal Sanggo - Institut Baca Tulis, Chaerul Jibrel, Fauzan Anyasfika, Defiyan Cori - Forum Ekonom Muda Indonesia, Arief Rachman -Institut Proklamasi, Achyar Al Rasyid-Presiden BEM STT Telkom Bdg, Eggi Soedjana, Teguh Juwarno-Angg DPR RI, Iwan Dwi Laksono- Ketum Jaman, Nizar Dahlan - Mantan Ang DPR RI, Panhar Makawi - Pengacara, Guntur Siregar, Farid Tolomundu, Asriyanti Purwantini, Dr. Zul, John Irvan, Jaya Purnama, Sumiarto Boncel, B.Wiwoho, Budi Margono, Ma'mun Murod Al Barbasi, Anwar Esfa, Kusnaeni, Surya Heryanto, Bob Joesoef, Cahyo, Rakhmad S Topaweli, Toriq, Dema Arkandia, Suroto, Udin Jahudin, Agief Alkadri, Jojok S Putra, Firmana Tri Andika, M.Alex Paath, Bung Gomez, Nizar Dahlan, Hikmat Subiadinata, Nimran, Jun Guntara, Sirra Prayuna, Amru Albar -FKPSB, Denis Firmansyah, Josint, Ahmad K -Purwokerto, Janu, Agus Purwantoro dan ratusan lainnya

Dalam aksi ini massa Dari Serikat Pekerja Migas Pertamina, Pengamat Dan Pemerhati Migas Serta Mahasiswa Penuhi Halaman Istana Negara Di Jalan Medan Merdeka Utara Melakukan Aksi Sekaligus Membacakan Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat Yang Menghendaki Tidak Diperpanjangnya Kontrak Blok Mahakam Oleh Asing.

"Kita Putra-putri bangsa yang punya kemampuan, kita mampu, kita bukan bangsa yang tidak bermartabat. 3 orang tadi yang tidak punya martabat harus diadili, harus diganti. Kami akan serahkan Petisi dari rakyat yang pendukungnya sudah ribuan, dan kami akan menyampaikan petisi pada SBY untuk ditindaklanjuti agar jangan pernah lagi berpikir untuk memperpanjang kontrak blok mahakam kepada asing, Total E&P, Inpex Corporation," seru salah satu penggagas Petisi Mahakam Marwan Batubara dalam orasinya di depan istana, Rabu (17/10/2012).

Marwan menjelaskan Manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon juga telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta, Juli 2011. Begitu pula Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq juga meminta perpanjangan saat Jero Wacik, Menteri ESDM melakukan kunjungan di Paris pada 23 Juli 2012. Bahkan tidak berbeda dengan yang dikemukakan CEO Inpex, Toshiaki Kitamura ketika bertemu Wakil Presiden Boediono dan SBY pada 14 September 2012. Padahal sesuai UU Migas No 22/2001 jika kontrak migas berakhir pengelolaan diserahkan kepada BUMN, dan Pertamina telah menyatakan keinginan juga kesanggupan mengelola Blok Mahakam berkali-kali sejak tahun 2008.

Kurtubi menyampaikan, beberapa Blok di Indonesia memiliki performa bagus saat dikelola PT Pertamina (Persero) salah satunya PT Badak, namun kondisi ini berbalik dengan Blok Mahakam yang sudah 50 tahun dikelola asing yaitu Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang), bila dihitung dari pendapatan kotor di blok ini masih ada tersisa cadangan sebesar US$187 Milyar atau Rp 1.700 triliun.

Seperti diketahui kontrak Total dan Inpex akan berakhir pada 31 Maret 2017, dan diharapkan pemerintah dengan sigap tidak memperpanjang kontrak mereka dan menyerahkan pengelolaan ladang-ladang di Blok Mahakam kepada perusahaan minyak negara yaitu Pertamina. Menurutnya tidak ada alasan hukum untuk memperpanjang kontrak ini, bahkan pemerintah diharapkan tidak terpikat dengan iming-iming investasi yang ditawarkan Total maupun Inpex.

Selama ini pengelolaan Migas Negara yang dipercayakan pada BP Migas yang jelas bukan berbentuk sebuah korporasi adalah keputusan paling salah yang dilakukan pemerintah. Hak pengelolaan tersebut memang berdasarkan UU Migas, namun ia menilai ini sengaja didesain menjadi blok-blok yang saat habis kontraknya tidak bisa kembali ke negara karena BP Migas bukan perusahaan, disinilah muncul indikasi perampokan terang-terangan oleh asing.

"Ada potensi profit milik bngsa yang ditransfer ke asing karena diperpanjang kontraknya. Katakan pada Wamen dan Menteri rakyat siap berdialog, ayo ngomong, ini UU migas 12 th 2001 adalah pelegalan pencurian oleh asing karena BP Migas menjualnya lagi ke ihak ketiga yaitu asing bukan untuk dalam negeri. UU ini menipu, ilmu mana yang bilang semakin banyak pihak semakin banyak untung? Aset di perut bumi yang di blok Mahakam milik negara, di permukaan bumi mulai pipa, storage, dll sudah 100% milik negara. Sekalipun total keluarkan 5 milyar dolar pasti akan kembli 5 tahun plus untung, buat apa ini diperpanjang?" tegas Kurtubi.

Namun kontradiktif dengan statement yang disampaikan Kepala BP Migas Priyono, Wamen ESDM Rudi Rubiandini dan Menteri ESDM Jero Wacik yang tampak lebih memilih untuk mendukung total agar tetap menjadi operator Blok Mahakam. Meskipun sejak 19 April 2010 Dirut PT. Pertamina Karen Agustiawan telah menegaskan siap mengambil alih 100% pengoperasian Blok Mahakam dan juga paham akan opsi-opsi dimana ada resiko jika kontrak Total E&P tidak diperpanjang atau resiko bila kontrak tersebut diperpanjang oleh pemerintah sehingga ada skema B to B antara Total dan Pertamina.

Namun nyatanya 13 September 2012 statement ketidaksanggupan Pertamina sebagai operator muncul di media dari KESDM. Tidak heran jika banyak pihak yang mengecam pernyataan pemerintah ini sebagai wujud keberpihakan pada asing. Marwan Batubara melihat ada upaya dari pemerintah untuk mendapatkan rente lebih dari kedua perusahaan asing yang saat ini menjadi operator di Blok Mahakam yaitu Inpex dan Total. Meskipun pihaknya mengaku tidak tahu berapa banyak rente yang telah diterima pemerintah, namun rakyat sudah bisa menilai dari apa yang mereka lakukan karena memprioritaskan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyatnya. [Aini]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU