Refleksi KESDM: Pembubaran BP Migas

Jakarta, Seruu.Com - Dalam sidang yang dilakukan 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat. MK menyatakan Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengujian UU Migas ini sendiri diajukan oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas) diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami`yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan IKADI. Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Bagian terpenting pasca putusan MK atas pembubaran BP Migas menurut Direktur Eksekutif IGJ Salamuddin Daeng adalah perihal kontrak kerjasama (KKS/KPS/PSC) yang selama ini diberikan BP Migas. Disampaikan dalam putusan MK hubungan antara negara dan swasta tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, tapi hubungan bersifat publik. Hubungan yang bersifat publik tersebut hanya dapat dilakukan melalui konsesi, atau perijinan yang sepenuhnya dibawah kontrol dan kekuasaan negara.

Putusan MK sendiri membatalkan semua pasal yang berkaitan dengan frase "Badan Pelaksana (BP)" dan menyatakan bahwa keberadaan BP migas bertentangan dengan Konstitusi, mengandung arti bahwa segala produk BP regulasi, kontrak, yang dikeluarkan oleh BP migas secara otomatis bersifat Inkonstitusional. Maka Daeng berpendapat semua kontrak yang telah dibuat, ditandatangani oleh BP migas sejak tahun 2001 harus dibatalkan dikarenakan lembaga yang mengeluarkan putusan menyatakan BP migas keberadaannya inkonstitusional.

Hemat Daeng, saat ini pemerintah harus mengambil langkah menetapkan keputusan hukum untuk membatalkan semua kontrak yang ditandatangani BP migas, sebelum nantinya pemerintah memberikan kewenangan kepada BUMN (Pertamina) untuk mengambil alih semua blok-blok migas yang telah diserahkan kepada swasta baik nasional maupun asing. Diantaranya, Blok Tangguh yang baru baru ini diserahkan BP Migas kepada British Petrolium Oil sebagai imbalan atas gelar penghargaan yang diberikan ratu Inggris kepada SBY. Jika banyak pihak khususnya para ekonom pro pasar beralasan bahwa kembalinya pada model penguasaan Pertamina selalu dikaitkan dengan praktek korupsi yang terjadi pada masa lalu (Orde Baru).

Padahal Daeng menilai masalahnya bukanlah pada konsep penguasaan migas melalui BUMN akan tetapi sistem pengawasan. Dalam UU 22 tahun 2001 tentang migas, yang dibuat pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), penguasaan negara oleh pemerintah terhadap migas dilakukan melalui BP migas. Fungsi pengendalian dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan pertamina diserahkan kepada BP migas. Sehingga menurut MK BP migas harus dibubarkan karena Pemerintah tidak dapat menunjuk secara langsung siapa yang menjadi kontraktor, karena setelah BP migas menandatangani kontrak, maka negara harus tunduk pada kontrak dan negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi yang bertentangan dengan kontrak.

Pasca Putusan MK Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 92 Tahun 2012 yang mengatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas pasca bubarnya BP Migas. PP ini dinilai sama saja dengan membuat BP Migas jilid 2 dengan BP Migas yang dibubarkan maupun Menteri ESDM yang diberi wewenang itu berstatus sama, yaitu sama-sama mewakili govermen (G). Bukan bukan mewakili bussiness (B). Dan hal ini jika tidak dikritisi, bisa berpotensi terjadinya inefisiensi dan tidak tertutup kemungkinan akan membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang ada ditangan Menteri.

Penilaian ini setelah mencermati bunyi Pasal 3 Perpres No. 92 / 2012 yang menetapkan seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang sedang ditangani oleh BP Migas dilanjutkan oleh Menteri ESDM. Artinya dibawah kendali Menteri Jero Wacik, yang jelas belum memiliki pegangan standar operasional prosedur (SOP). Bahkan menjabatnay Jero Wacik sebagai Kepala SKSP Migas dinilai menggunakan system oligarki yang tidak lain adalah sebuah sistem pemerintahan di mana hampir semua kekuasaan politik dipegang oleh sejumlah kecil orang kaya tetapi diterjemahkan kedalam kebijakan melalui pembentukan kebijakan publik, terutama untuk menguntungkan diri sendiri secara finansial. Oligarki juga digunakan sebagai istilah kolektif untuk menunjukkan semua anggota perorangan dari sekelompok penguasa yang korup dalam sistem tersebut.

Kinerja awal Jero Wacik sebagai Kepala SKSP Migas dipamerkan pada public 6 hari setelah putusan MK, dan pasca meyakinkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ia menghelat pertemuan akbar dengan seluruh mantan karyawan BP di City Plaza, Jakarta, Senin (19/11/2012). Wacik menerbitkan Kepmen nomor 3135K/K/MEM/2012 yang terdiri dari lima poin. Wacik berharap SKSP Migas melaksanakan tugas dengan efisien seperti meminimalis biaya pada era ini dibandingkan saat menjadi BP Migas dulu.

Yang kedua ia mengimbau agar SKSP Migas tidak boros dan Wacik berjanji akan menggiring ini sendiri sebagai Kepala SKSP Migas.Yang ketiga, kebijakan yang kita terapkan jangan pro asing, seprti apanya nanti kita lihat yang pasti dalam negeri harus mendapat lebih banyak dan asing jangan terlalu banyak. Tapi ia meminta agar asing juga harus tenang, dengan pemerintah membuat mereka nyaman maka diharapkan negara dapat lebih banyak, rakyat juga harus lebih banyak dapat. Dengan target income dari sektor Migas sebesar Rp 300 triliun yang artinya Rp 1 triliun perhari , Wacik berkata agar SKSP Migas tidak boleh gegabah dan harus segera diamankan dan bergerak dengan baik.

Bahkan dalam jumpa persnya pada 27 Desember lalu Wacik mengaku pembubaran BP Migas ini sesuatu yang seram tapi bisa diatasi karena menyangkut resiko runtuhnya negara dari sektor migas, mengingat revenue dari Migas mencapai 360 juta dolar, dan inilah jawaban Wcik saat dinilai BP Migas terlalu pro asing.

“BP Migas terlalu pro asing, semua ladang migas dikuasai asing?? Kami lakukan program apakah benar pro asing, sebenarnya bukan pro asing tapi tidak disosialisasikan. Revenue BP Migas tahun ini US$62 milyar untuk perusahaan asing mereka dapat bagian US$ 10,9 milyar, cost recovery US$15,5 milyar, biaya yang dikeluarkan dalam operasi dan diklaim ke mereka. Bagian kita yang disetorkan ke APBN US$36,1 milyar. Dengan komposisi itu sudah tidak pro asing, karena yang modali perusahaan-perusahaan mereka, ladang minyak milik kita. Mereka yang ngebor kita dapat bagian, maka saya undang perusahaan nasional dan buka peluang seluasnya kalau mau invest di Migas, mau konsesi di darat dan laut silahkan seluas-luasnya. Kalau ngebor Migas di darat sekali ngebor biayanya US$ 10 juta, kalau ngebornya kosong US$10 juta lenyap dan memang banyak gagalnya bisa-bisa ngebor ngebor 10 dapat 1. Kalau offshore (tengah laut) investasinya US$ 80-100 juta kalau gagal uang itu gone, mereka sendiri yang tanggung jawab. Itulah mengapa yang di sektor Migas perusahaan itu-itu saja karena kaya infrastrukur”, jelas Wacik. [Aini]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU