Daeng: SKSP Migas Adalah Wujud Abuse Of Power
Direktur Eksekutif IGJ , Salamuddin Daeng (Foto: Aini/Seruu.com)
Kebijakan Presiden SBY, ESDM yang membentuk lembaga abal-abal (SKSP Migas-red), menyepakati kontrak ratusan triliun jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan, tidak etik, dan tidak memiliki legitimasi. Kebijakan ini akan menjadi sumber korupsi yang akan semakin menenggelamkan usaha Migas dalam dominasi asing - Salamuddin Daeng

Jakarta, Seruu.com - Direktur Eksekutif IGJ Salamuddin Daeng menyebut ada kesepakatan kontrak senilai USD 24 miliar/Rp 230 triliun dengan kontraktor swasta hulu migas hingga akhir 2013, namun Daeng menyatakan belum tahu pasti siapa kontraktor tersebut.

Namun isu ini bergulir di tengah derasnya protes masyarakat atas keluarnya Perpres tentang pengalihan tugas Badan Pelaksana (BP) Migas kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) dibawah ESDM yang dikepalai oleh Jero Wacik sendiri.

Menurut Daeng Keputusan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Jero Wacik dalam menduduki SKSP Migas jelas merupakan penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) karena melanggar UUD 1945, juga Putusan Mahkamah Konstitusi  yang menghendaki kontrak Migas harus merupakan kontrak publik, mengingat Migas menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Penyerahan kontrak bernilai ratusan triliun akan menjadi sumber korupsi baru," kata Daeng daat dihubungi Seruu.com sore ini, Kamis (03/01/12).

Pasca Putusan MK tentang pembubaran BP Migas, Pemerintah SBY mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas & Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak&Gas Bumi. Perpres tersebut berisikan 3 pasal yg Intinya mengalihkan tugas BP Migas ke ESDM.

Selanjutnya ESDM mengeluarkan keputusan Menteri Energi& Sumber daya Mineral No 3135 K/08/Mem/2012 tentang pegalihan tugas, fungsi dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas yang berisi enam pasal intinya mengalihkan tugas BP migas kepada SKSP Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Padahal Putusan MK yg membubarkan BP migas tersebut dinilai Daeng adalah putusan bersifat dan mengikat. Putusan tersebut tidak dapat di-Perpreskan, apalagi di- Kepmenkan. Pemerintah seharusnya kembali kepada UU No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi yg menugaskan Pertamina: (1) sebagai pengelola sumber daya migas (2) sebagai perangkat negara yg berkewajiban memberikan pelayanan& penyediaan BBM bagi publik.

"Kebijakan Presiden SBY, ESDM yang membentuk lembaga abal-abal (SKSP Migas-red), menyepakati kontrak ratusan triliun jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan, tidak etik, dan tidak memiliki legitimasi. Kebijakan ini akan menjadi sumber korupsi yang akan semakin menenggelamkan usaha Migas dalam dominasi asing," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU