'Jika PMK Permen 7 Tak Segera Direvisi Pertambangan Zircon Akan Mati'
Foto Ilustrasi
Pasar zircon dunia, 54% diserap oleh industri keramik. Maka kebutuhan zircon secara internasional, sebetulnya bisa ditanya langsung kepada industri keramik, yang tergabung dalam Asosiasia Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Jadi jangan dibikin menjadi susah, tanya Asaki saja, aspek apa yang mereka butuhkan? Tentulah zirconium silikat - Danny Paulus

Jakarta, Seruu.com - Kementerian ESDM mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang bea keluar 20% yang dikenakan pada ekspor bijih mineral (ore atau raw material).  Dalam rule-nya, jika pengusaha tambang tetap ingin mengekspor mineral mentah, mereka harus membayar bea keluar 20% sesuai dengan PMK No.75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Salah satu yang harus direvisi adalah mineral zircon, karena jika Pemerintah tidak segera merevisi lampiran Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012, maka dipastikan usaha pertambangan mineral zirconium di Indonesia akan mati, ratusan ribu pekerja akan menganggur.

Pasalnya, Lampiran Permen 7 hanya mengatur zirconia kadar lebih dari 99%, sementara pasar zirconia kurang dari 5%. Pasar lebih dari 80% adalah zirconium silikat (ZrSiO4), namun nyatanya tidak diatur dalam Permen 7 bahkan dalam revisinya yaitu Permen 11 tahun 2012.

“Butuh setahun membangun permurnian. Untuk memenuhi UU 4 Tahun 2009 dan Permen 7 mulai 6 Februari 2014, maka pabrik sudah harus dibangun mulai Januari. Heran, Pemerintah seperti tidak mau tahu,” tegas anggota Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI), Danny Paulus Direktur Utama PT Investasi Mandiri Interzircon, dan Gunawan Tjandra Direktur Utama PT Dian Lestari Sejahtera (DLS), di Jakarta,  Jumat (04/01/13).

Gunawan yang merupakan Dirut satu-satunya industri nasional yang menghasilkan zirconium silikat untuk konsumsi industri keramik nasional ini menambahkan,  zirconium silikat (opasitas) sebetulnya sudah ada dalam daftar Harga Penetapan Ekspor (HPE), dengan HS Code 2530. Maka perlu penegasan, sebagai bahan yang sudah diolah, apakah zirconium silikat tidak termasuk lagi dalam Permen 7 sehingga tidak perlu diatur lagi.
         
“Pasar zircon dunia, 54% diserap oleh industri keramik. Maka kebutuhan zircon secara internasional, sebetulnya bisa ditanya langsung kepada industri keramik, yang tergabung dalam Asosiasia Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Jadi jangan dibikin menjadi susah, tanya Asaki saja, aspek apa yang mereka butuhkan? Tentulah zirconium silikat,” katanya.

Danny Paulus Direktur Utama PT Investasi Mandiri Interzircon berpendapat,  jika pembangunan pabrik pengolahan zirconium tidak dimulai dalam Januari 2013, maka pertambangan zirconium nasional tidak akan mampu memenuhi aturan Permen 7 yang membatasi kadar mulai 6 Februari 2014.

Dan jika memang zirconium silikat tak perlu diatur lagi karena sudah bahan olahan Pemerintah sudah seharusan memberikan penjelasan dan penegasan. Sebagai anggota APZI ia menyatakan apreasiasi atas kebijakan pemerintah, yang telah mengembalikan HPE zirconium menjadi satu layer (dari yang sebelumnya tiga layer).

“Kami sangat menghargai kebijakan pemerintah soal HPE. Tapi tolong juga atur zirconium silikat, supaya ratusan ribu pekerja jangan menganggur,” tutup Danny.[Ain]



 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU