APZI Minta Pemerintah Turunkan Bea Keluar 20% Untuk Zircon
Foto Ilustrasi
Harga ini sangat mepet, rendahnya harga dunia, tingginya HPE, membuat usaha pertambangan zircon menurun 95%. Jadi produksi sekarang ini hanya 5% dari produksi normal. Jalan keluar adalah dengan mengekspor bahan olahan zircon. Tetapi sayangnya, hingga kini Pemerintah belum mendengarkan keluhan pengusaha mineral zircon - Danny Paulus

Jakarta, Seruu.com – Tidak hanya meminta Pemerintah segera merevisi lampiran Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012, yang mengatur zirconia kadar lebih dari 99%, sementara pasar zirconia kurang dari 5%. Sedangkan pada pasar lebih dari 80% adalah zirconium silikat (ZrSiO4), namun nyatanya tidak diatur dalam Permen 7 bahkan dalam revisinya yaitu Permen 11 tahun 2012. Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) juga menuntut perlakuan yang sama dengan mineral lain, yaitu HPE yang sudah mendiskon pasar internasional, untuk diketahui HPE zircon untuk Januari 2013 (HS Code 2615) USD 1.107,61 per ton. Sedangkan zirconium silikat (vasitas) dengan HS Code 2530,  menjadi  USD 1.229,63 per ton.
 

Anggota APZI sekaligus Direktur Utama PT Investasi Mandiri Interzircon Danny Paulus menilai HPE tersebut masih terlalu tinggi, karena harga pasar internasional hanya di USD 1.100 per ton (kadar 66%), franco Tiongkok. Dan harga itu sudah termasuk bea impor di Tiongkok sebesar 17%. Jadi harga kotor yang diterima eksportir Indonesia hanya USD 940. Kemudian ditambah bea keluar 20% HPE (= USD 221.52), ongkos ke Tiongkok dan biaya pengemasan USD 100, maka harga yang diterima Indonesia hanya USD 619.

“Harga ini sangat mepet, rendahnya harga dunia, tingginya HPE, membuat usaha pertambangan zircon menurun 95%. Jadi produksi sekarang ini hanya 5% dari produksi normal. Jalan keluar adalah dengan mengekspor bahan olahan zircon. Tetapi sayangnya, hingga kini Pemerintah  belum mendengarkan keluhan pengusaha mineral zircon,” tutur Paulus kepada Seruu.com, Jumat (04/01/12).

Dengan penjelasan tersebut, APZI meminta besar bea keluar diturunkan bukan 20%, hingga mencapai level keekonomian dengan memperhitungkan margin untuk pekerja di lapangan. Permintaan ini dakuinya sudah lama dan berulang kali diajukan ke Pemerintah agar spesifikasi zirconium dalam Permen 7 segera direvisi. Atau zirconium silikat sudah dianggap olahan yang kadarnya tidak perlu dibatasi, maka Pemerintah hendaknya memberi pengumuman terbuka.

“Kalau HPE terlalu tinggi, pekerja dan pengusaha hanya lepas makan saja, sehingga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Pemerintah tampaknya membingungkan menurut Danny, padahal cukup dengan melakukan konfirmasi ke Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki), apa spek zircon-nya yang tentu saja ZrSiO4, dan 54% zircon dunia diserap industri keramik. Maka pemerintah sebaiknya membuka mata terhadap pasar lebih dari 80%, sedang zirconia hanya 5%.

“Ilustrasinya, pemerintah jangan hanya mengatur sedan mercy 6.500 cc (populasi <5%), tetapi hendaknya juga mengatur mobil niaga yang populasinya  >80%," .

Gunawan Tjandra yang juga anggota APZI mengungkapkan, pasar zirconia yang kurang dari 5% memang tidak terbantahkan. Sedangkan secara bisnis, berinvestasi membangun smelter memproduksi komoditas yang pasarnya di bawah 5%, tidak akan ekonomis.

“Saya siap adu data bahwa zirconia kurang dari 5%, jika Indonesia hanya bertarung di komoditas zirconia, tak akan ada investor yang mau membangun pemurnian di Indonesia. Kita akan sempoyongan sendiri melawan pemain-pemain besar zorconium dunia,” tuturnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Dirjen Minerba KESDM Thamrin Sihite 2 minggu lalu mengatakan bahwa masukan dari badan penelitian KESDM untuk asosiasi zircon masih dalam diskusi mengingat untuk harga masih naik turun. Pihaknya berpendapat, dalam bagaimana sedapat mungkin diolah dalam negeri, dan kemampuan dalam negeri harus  dilihat.

“Misalkan, ada salah tafsir marmer itu harus ada nilai tambah dan diolah. Kalau untuk marmer tidak perlu pemurnian hanya diolah. Bisa berupa sizing, dioles itu sudah pengolahan, kalau diolah dan memang itu teknologinya itu bisa diekspor tanpa biaya keluar,” jelas Thamrin.

Ia mengutarakan saat ini Permen 7 masih di Menteri Keuangan untuk lebih dispesifikkan dalam penghitungan bea keluar, revisi sudah diusulkan jadi semestinya ke Departemen Perdagangan tapi sudah disesuaikan Menkeu dan harus dari Menteri ESDM berdasarkan kajian, dengan target dikeluarkan akhir tahun 2012 kemarin.

“Batas minimal untuk bisa diekspor karena diolah dulu, mereka itu kan ada komponen jadi zircon itu tergantung komponennya mana, yang harus diekspor mana yang nggak, jadi ini batasnya mana, ini bukan aturan sendiri tapi merevisi Permen 7. Mungkin tahu betul seumpama granit itu dipoles seharusnya dia tidak perlu dikenai BK, karena nggak mungkin lagi mau diapain lagi ini kan perlunya nilai tambah, tapi kalau benar-benar ore diekspor dia kena BK. PMK sendiri ada perubahan jadi rencananya kita masuk ke Menkeu supaya nanti itu tidak kena pajak,” paparnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU