Marwan: Saya Pesimis Renegosiasi Tuntas Tahun Ini
Marwan Batubara (Dok.Seruu.com)
Kita punya kepala negara tapi tidak berdaya melindungi rakyatnya, kita harus dorong termasuk DPR agar berani bersikap karena harus ada komitmen Legislatif, Eksekutif dan Presiden - Marwan Batubara

Jakarta, Seruu.com – Meski Tim Evaluasi renegosiasi KK yang dibentuk pada Januari 2012 dan bertugas sejak penandatanganan Kepres No. 3/2012 sampai dengan Desember 2013, pengamat Pertambangan dan Migas Marwan Batubara pesimis  renegosiasi dengan perusahaan KK berskala besar baik sektor mineralnya di KK, juga batubara di PKP2B. Sekalipun menurutnya  Freeport menaikkan royalti hingga 4% itu bukanlah prestasi, karena 5 poin lain dalam renegosiasi lebih dari sekedar royalti.

“Ini kelihatannya belum jelas bagaimana prospeknya, misalnya luasan wilayah, ini harus segera diputuskan semua harus diberlakukan 25 ribu hektar, kewajiban divestasi harus ditagih komitmennya, soal smelter dan lainnya. Kita minta supaya pemerintah punya deadline. Kita mungkin bisa kasih kelonggaran di kuartal pertama 2013, kalau memang itu tidak berhasil susah apalagi mau 2014,” kata Marwan kepada Seruu.com, Sabtu (05/01/12).

Menjelang pemilu 2014 Marwan berpendapat, di situasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah tidak akan terpilih lagi maka menjadi  kesempatan bagus bila ia mampu bersikap tegas. Namun nyatanya SBY tidak berani berhadapan dengan asing terutama kontraktor besar dari 3 perusahaan tambang raksasa.

“Kita punya kepala negara tapi tidak berdaya melindungi rakyatnya, kita harus dorong termasuk DPR agar berani bersikap karena harus ada komitmen Legislatif, Eksekutif dan Presiden,” tegasnya.

Dalam keekonomisan renegosiasi pemerintah juga diminta membuat kajiannya, yang diintergrasikan dengan sumber-sumber tambang lain. Dalam hal Pemerintah dituntut proaktif dengan tidak membiarkan kontraktor berjalan sendiri, tidak sekedar hanya mengatur tapi pemerintah membuat perencanaan dan memimpin roadmap pelaksanaannya dengan melibatkan kementrian lain, juga kontraktor.

“Selama pemerintah kita tidak ada upaya ini, tidak ada hal signifikan yang terjadi, ini menunjukkan keberdayaan dan kedaulatan negara, ada UU tapi tidak bisa diimplementasikan karena pembangkangan dari investor juga pemerintah kita," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU