FSPPB: Pemerintah Telah Menganak-Tirikan Pertamina!
Foto Ilustrasi
Pertanyaan kami para pekerja Pertamina, mengapa beban tersebut oleh Pemerintah dan atau BPH Migas tidak di share ke Shell, Petronas, AKR dan SPN yang juga ditugaskan melaksanakan distribusi BBM PSO. Toh, selama ini mereka kan juga ditugaskan mendistribusikan BBM PSO. Bukan hanya Pertamina saja - Ugan Gandar

Jakarta, Seruu.com - Dengan tidak direstui-nya Pertamina menaikan harga Jual LPG Non Subsidi (LPG tabung  12 kg /50 kg). Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar tadi malam, Minggu (6/1/2013) menilai pemerintah telah menganak tirikan Pertamina.

Sebagai gambaran saat BBM bersubsidi (BBM PSO) langka, semua pihak menyalahkan Pertamina. Padahal hal tersebut bukanlah kesalahan Pertamina tapi jelas berdasarkan kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah dan disetujui DPR RI.

Bahkan ketika Pemerintah harus menambah kuota BBM bersubsidi di tahun 2012 sebanyak 1, 23 Juta KL atau setara dengan Rp.6 triliun Pertamina juga yang harus menanggung pembiayaannya. Dengan menalangi terlebih dahulu dan baru akan dibayar oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2013 dan Itupun harus diperjuangkan oleh Pertamina agar bisa direalisir pada tahun 2013.

"Pertanyaan kami para pekerja Pertamina, mengapa beban tersebut oleh Pemerintah dan atau BPH Migas tidak di share ke Shell, Petronas, AKR dan SPN yang juga ditugaskan melaksanakan distribusi BBM PSO. Toh, selama ini mereka kan juga ditugaskan mendistribusikan BBM PSO. Bukan hanya Pertamina saja," ucap Ugan dalam informasi tertulisnya kepada wartawan semalam, (6/1/12).

Ugan memberikan gambaran, prediksi apa yang akan terjadi dengan  kuota PSO tahun 2013 sebanyak  46,01 juta KL. Melihat Pertamina mendapat kuota penugasan sebanyak  45,01 juta KL , sementara perusahaan swasta AKR ditugaskan mendistribusikan sebanyak  167.000KL dan perusahaan swasta lainnya yakni  SPN ditugaskan sebanyak  112. 000KL. Sementara itu  cadangan BBM PSO ditetapkan sebanyak  612. 000 KL.

"Mau dikasih ke siapa saja tuh nantinya cadangan BBM PSO itu yang sebesar 612. 000 KL itu?".

Seperti halnya yang terjadi pada elpiji, Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan bahwa masyarakat golongan tidak mampu ditetapkan diberikan subsidi pada elpiji tabung 3 kg. Artinya pengguna elpiji tabung 12 kg dan 50kg adalah  golongan mampu. Namun faktanya, Pemerintah dan DPR RI seakan saling dan tetap sepakat bahwa golongan mampu pengguna elpiji tabung 12 kg dan 50 kg tetap harus disubsidi oleh Pertamina dan dalam tanda kutip oleh Pemerintah juga.

"Ada kepentingan politik apa dibalik ini, jika Pertamina ingin menaikkan harga elpiji tabung 12 kg dan tabung 50 kg janganlah pula dianggap bahwa kami (Pertamina) tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Selama ini Pertamina sudah peduli terhadap masyarakat dengan bersedia menanggung kerugian tersebut yang jumlah nya puluhan triliun rupiah," tegasnya.

Ugan menegaskan, elpiji 12 kg dan 50 kg konsumennya golongan menengah ke atas yang memiliki daya beli cukup tinggi. Jadi alasan dan pertimbangan Pemerintah untuk tidak menyetujui kenaikan harga jual elpiji tabung 12 kg dan tabung 50 kg, dapat dinilai oleh publik sebagai sikap merayu golongan menengah keatas.

"Selama ini Pertamina tidak pernah memberikan reaksi yang berlebihan ketika Pertamina "dianak-tirikan" dengan sikap dan kebijakan tersebut," tandasnya.[Ain]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU