SKSP Migas Jangan Hanya Pencitraan, Paparkan Bukti ke Media!
Dewi Aryani (Foto: Ain/Seruu.com)
Pencitraan tanpa fakta dan data apa manfaatnya untuk rakyat? Kalaupun memberikan berita ke media harus dengan bukti jangan hanya "flowering statement". Berbunga-bunga saja tanpa isi - Dewi Aryani

Jakarta, Seruu.com - Putusan MK yang membubarkan BP migas dinilai Direktur Eksekutif IGJ Salamuddin Daeng sebagai putusan yang bersifat  mengikat. Maka Putusan tersebut tidak dapat di-Perpreskan, apalagi di- Kepmenkan. Dan seharusnya Pemerintah  kembali kepada UU No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi yang menugaskan Pertamina: (1) sebagai pengelola sumber daya migas (2) sebagai perangkat negara yang berkewajiban memberikan pelayanan& penyediaan BBM bagi publik.

Dari statement yang dilontarkannya, Daeng menyimpulkan kebijakan Presiden SBY juga Kementrian ESDM yang membentuk lembaga abal-abal (SKSP Migas-red), juga  menyepakati kontrak ratusan triliun adalah  penyalahgunaan kekuasaan, "Ini bentuk Abuse of Power tidak etik, dan tidak memiliki legitimasi. Kebijakan ini akan menjadi sumber korupsi yang akan semakin menenggelamkan usaha Migas dalam dominasi asing", tegasnya (3/1/13) lalu.

Menanggapi statement ini terkait maraknya pemberitaan kemajuan sektor Migas sejak digantikan oleh SKSP Migas yang diketuai oleh Jero Wacik sendiri, Dewi Aryani mengatakan ini bukan Abuse of Power tapi justru keputusan tidak tepat dari Pemerintah.

"Ini justru useless, meaningless nggak pas. Kepala SKSP harus diganti orang lain, wong tanpa itu saja kinerja tidak terlihat signifikan kok malah ditambah tugas sebagai Kepala SKSP", kata Dewi kepada Seruu.com, Selasa (8/1/12).

Disinggung tentang kemajuan sektor Migas pasca digantikan SKSP Migas. Bahkan telah menyatakan mampu mencapai target  produksi minyak dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN  2013  sebesar 2,26 juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent in day/BOEPD) yang terdiri dari produksi minyak sebesar 900 ribu barel minyak per hari dan produksi gas 1,36 juta barel  setara minyak per hari melalui sejumlah proyek yang akan selesai tahun ini. Anggota Komisi VII ini mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai ini cuma sekedar pencitraan semata.

"Pencitraan tanpa fakta dan data apa manfaatnya untuk rakyat? Kalaupun memberikan berita ke media harus  dengan bukti jangan hanya "flowering statement". Berbunga-bunga saja tanpa isi," tuturnya.

Dewi menegaskan, Kementrian ESDM tahun  ini akan menjadi sorotan publik karena banyak pekerjaan rumah yang tidak tertangani degan baik. Mulai dari TDL, BBM hingga renegosiasi yang macet.

"Dirjen-dirjen yang pensiun juga harus segera ditetapkan penggantinya agar pekerjaan berjalan efektif. Yang rasional saja, ini demi rakyat, bangsa dan negara," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU