Satya:Kontrak Karya Bisa Diamandemen Jika Tak Ada Kemajuan Renegosiasi
Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Satya W Yudha merasa tidak perlu diadakan Panja gabungan antara Komisi VII, VI dan XI menanggapi kecurigaan penyalahgunaan renegosiasi kontrak karya sebagai transaksi politik menuju 2014. Menurutnya tidak perlu langkah sejauh itu, jika Pemerintah menjalankan tugasnya seperti yang diamanahkan UU.
 

Renegosiasi kontrak karya dinilai Satya merupakan domain Komisi VII, kecuali BUMN yang dipastikan menyangkut Komisi VI, dan jika behubungan dengan pendapatan negara baru domain Komisi XI.

"Tetapi itu sebetulnya bisa dijalankan saat Pemerintah menyampaikan di Banggar (Badan Anggaran-red) saat Pemerintah paparkan penerimaan sektor Minerba. Disitu letaknya kita melihat DPR menekan revenue dari sektor Minerba, pada waktu kita katakan demikian ada Dirjen Minerba Thamrin Sihite dimana Banggar merupakan kumpulan dari beberapa komisi termasuk Komisi VI dan VII," tutur Satya kepada Seruu.com, Rabu (9/1/2013).

Selain target peningkatan pendapatan dari sektor Minerba, ia mengharuskan pentingnya deadline renegosiasi yang ditargetkan DPR tuntas tahun kemarin. Maka Ia menilai, Komisi VII harus mengusulkan adanya side agreement pada Freeport.

"Freeport kontraknya masih berlanjut  sampai sekarang, kita suruh break begitu dia naikkan royalti 5% itu kan nggak ada dalam kontrak sekarang. Maka hanya bisa gunakan side agreement di luar kontrak karya, ini berlaku sampai dia expired kalau nggak kita revisi (amandemen-red) kontrak ini," katanya.

Kontrak karya sendiri ia katakan hanya bisa diamandemen jika ada kesepakatan antara Pemerintah dan industri. Amandemen ini  tergantung kemajuan renegosiasi, Pemerintah menjanjikan tahun 2012 lalu  ada peningkatan pendapatan di sektor Minerba pada akhir tahun 2012. Maka akan dipastikan saat rapat tahun 2013 ini berapa realisasi peningkatan Minerba itu.

"Isi kontraknya itu diantaranya untuk tingkatkan royalti, lakukan divestasi dan tingkatkan pajak. Kontraknya bisa  diamandemen, kecuali apabila salah satu pihak tidak sepakat. Makanya DPR minta pada Pemerintah terlebih saat Freeport minta perpanjangan,"tutup Satya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU