Satya W Yudha : Freeport Harus Lakukan Smelterisasi Dalam Negeri!
PT Freeport (Istimewa)
Karena apa mereka terkendali, karena kalau mereka belum di IUP kan mereka ilegal - Satya

Seruu.com - Seperti diamanah dalam UU Mineral dan Batubara  Nomor 4 tahun 2009 mensyaratkan penyesuaian terhadap perusahaan kontrak karya (KK) yaitu 1 tahun setelah UU ini diterbitkan, yang berarti pada tahun 2010. Dikemukakan politisi partai Golkar Satya W Yudha sudah seharusnya perusahaan KK   telah  ditransfer yang tadinya bebentuk KP (Kuasa Pertambangan) menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan), meski yang terjadi proses pentransferan ini dinilainya terkendala maka paling tidak pemerintah harus memberikan klarifikasi alasan terkendalinya proses ini.

“Karena apa mereka terkendali, karena kalau mereka belum di IUP kan mereka ilegal," kata Satya ketika dihubungi Seruu.com, Sabtu (12/1/13).

Disebutkan dalam poin ke lima renegosiasi KK adalah Kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelting) diberlakukan sesuai pasal 103 UU No 4/2009 serta pasal 93 dan 94 PP No 23/ 2010. Dan Pemerintah harus menjamin pemilik saham perusahaan smelter adalah perusahaan BUMN dan swasta nasional, Satya berpendapat  Untuk batubara kewajiban ini sudah clear. Namun untuk mineral karena ada keterkaitannya dengan smelter maka harus mematuhi kesepakatan untuk membangun smelter, dan membangun ini bukan kesepakatan satu perusahaan.

“Yang penting produksinya di smelting di Indonesia. Jadi kalau dia bisa bangun sendiri, produksinya  cukup maka keekonomian itu akan dibangun sendiri, asal jangan dimurnikan di luar negeri," tegasnya.

Jika selama ini PT Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa selalu menganggap smlterisasi dalam negeri tidak ekonomis sehingga memperlambat proses renegosiasi sendiri. Satya justru menyanksikan lasan ini karena jelas ada indikasi kecurangan dari alasan mereka ini.

 “Freeport bilang nggak ekonomis padahal mereka punya smelter di Gresik meski cuma 30% yang dimurnikan, kalau itu nggak ekonomis itu aspek darimana, jangan sampai nggak ekonomis karena komitmen dia dengan perusahaan smelting di luar negeri. Itu kan jadi curang, kita butuh multiplier effect dia harus paham suasana kebatinan orang Indonesia, masa kita ekspor ore terus," tutur anggota Komisi VII DPR RI ini.

Hilirasi sebagai langkah jangka panjang memang diakuinya harus ada pentahapan yang jelas, namun dibutuhkan deadline waktu yang pasti untuk renegosiasi KK. Maka jika pentahapan tersebut tidak tercapai tahun 2010, Pemerintah harus melakukan terobosan agar renegosiasi bisa segera rampung.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU