APEMINDO:Eksekutif 'Kangkangi' Yudikatif Kalau Ngotot Buat Permen Baru
Ketua Umum APEMINDO (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia) Poltak Sitanggang (Foto: Aini/ Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Pasca diedarkannya salinan amar putusan dari MA RI dengan Nomor 39/P.PTS/XII/2012/09 P/HUM/2012 yang diterbitkan pada 26 Desember 2012 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan tembusan bagi pihak berperkara yaitu ANI (Asosiasi Nikel Indonesia) dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Tentu Pemerintah harus menjalankan hasil putusan tersebut dan tidak bisa mengajukan keberatan karena putusan MA ini adalah keputusan final.

Ketua Umum APEMINDO (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Poltak Sitanggang, menyatakan apresiasinya atas putusan MA ini sebgai langkah objektif yang diambil oleh ANI dan putusan Kabul sebagian dari MA atas 9 Pasal dalam Permen ESDM no 7 tahun 2012  diantaranya pasal 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, dan 23, yang diajukan oleh APKASI dengan Nomor Register 10P/HUM/2012 dan ANI dengan Nomor Register 9P/HUM/2012 melalui judisial review di Mahkamah Agung RI pada 12 April 2012. Dan diputus kabul sebagian pada 12 September 2012 hanya 4 pasal yaitu pasal 8 (ayat 2, 3 dan 4), pasal 9 (ayat 3), pasal 10 (ayat 1 dan 2), juga pasal 21 menurutnya tidak ada “bargaining”. Maka harus segera dilaksanakan Pemerintah, dimana pihak termohon disini adalah KESDM.

Keputusan MA ditegaskan Poltak berlaku mengikat, dimana menurutnya MA menemukan adanya kesalahan dan dissinkronisasi antar tata urutan atau hirarki perundang-undangan dalam Permen ESDM nomor 7 tahun 2012, sehingga MA membatalkan beberapa pasal dalam Permen 7. Dan jika sampai birokrat (Kementrian ESDM – red) sebagai pengontrol aset negara, mengeluarkan statement bahwa mereka akan membuat peraturan baru pengganti 4 pasal tersebut yang intinya sama dengan yang dibatalkan MA, maka sama halnya Pemerintah meletakkan posisi diatas segalanya, sekalipun yang dihadapinya adalah putusan hukum dari salah satu Trias Politika Indonesia yaitu MA RI.

“MA itu keputusan hukum yang mengikat tetap, itu lembaga yudikatif lembaga. Dan eksekutif itu yang mengejewantahkan dengan membuat aturan-aturan, tapi jangan bertentangan dengan UU diatasnya. Logika sederhananya kan begitu, kalau sampai ada statement dari para eksekutif akan buat Permen baru ini sebenarnya Perusahaan Indonesia atau Republik Indonesia?”, ucap Poltak lantang ketika ditemui Seruu.com di kantornya, Jakarta, malam tadi (14/1/2013)

Ia menilai birokrat tidak bisa berbuat seenaknya tanpa memandang lembaga yudikatif, karena dalam putusannya MA membatalkan 4 pasal dalam Permen 7 tahun 2012 demi melindungi kepentingan rakyat RI. Terlepas dari semuanya "mempunyai tujuan yang sama", harus ada sinkronisasi antara keputusan yang dibuat oleh yudikatif dengan peraturan yang dibuat eksekutif.

“Dalam hal ini MA sudah batalkan beberapa pasal, karena dianggap bertentangan dengan UU diatas Permen ini yaitu UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Maka mereka (KESDM-red) bisa disebut penjahat birokrasi donk, mereka melanggar hukum dan salahi UU”, tandas Poltak.

Untuk kembali mengingat, KESDM memang telah mnyatakan siap keluarkan peraturan baru pengganti putusan MA, jika memang nantinya telah resmi diputtus. Pasalnya draft peraturan pengganti tersebut sudah rampung dan siap diterbitkan hanya menunggu salinan Amar Putusan MA sampai di tangan KESDM.

"Sudah kita siapin draftnya, kita sudah siap kita nunggu putusan aja," ucap Kepala Biro Hukum Kementrian ESDM Susyanto kepada Seruu.com, Selasa (20/11/2012). [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU